- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan ‘Eksodus’ Turun Kelas
(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
JAKARTA - BPJS Kesehatan menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah mendorong sejumlah peserta turun kelas. Mereka telah mengajukan penurunan kelas ke BPJS Kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan pengajuan permohonan turun kelas kemungkinan dilakukan peserta untuk menyesuaikan kemampuan bayar.
Permohonan mulai terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Oktober 2019 kemarin.
Maklum, melalui peraturan tersebut, pemerintah memang memutuskan untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri hingga 100 persen. Dengan keputusan tersebut, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.
Kemudian, peserta kelas mandiri II, iuran naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.
"Perubahan kelas peserta memang terjadi, karena peserta menyesuaikan dengan kemampuan membayar iurannya," ucap Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).
Namun, Iqbal tak menjelaskan jumlah peserta yang sudah mengajukan penurunan kelas sejak perpres kenaikan iuran terbit. Ia mengatakan belum mendapatkan rincian data tersebut.
"Saya belum pegang datanya," imbuh dia.
Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta per 30 November 2019 sebanyak 222.815.475 orang. Peserta itu terdiri dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 96.107.314 orang, PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 38.437.916 orang, dan Pekerja Penerima Upah (PPU)-Penyelenggara Negara (PN) sebanyak 17.590.270 orang.
Kemudian, jumlah peserta kelompok PPU Badan Usaha (BU) sebanyak 35.426.294 orang, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)-pekerja mandiri sebanyak 30.242.021 orang, dan bukan pekerja sebanyak 5.011.660 orang.
Iqbal mengatakan untuk mempermudah pengajuan perubahan kelas tersebut, BPJS Kesehatan membuat program 'praktis' alias perubahan kelas tidak sulit. Program itu berlaku pada 9 Desember 2019 hingga 30 April 2020 mendatang.
Dengan program tersebut peserta yang ingin mengajukan penurunan kelas bisa mendaftar lewat aplikasi dan sarana lainnya.
"Bisa di aplikasi mobile jaminan kesehatan nasional (JKN), mobile customer service, kantor BPJS cabang, atau ke care center," terang Iqbal.
(cnnindonesia.com)