- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
Gubri Diminta Telaah Kembali Soal Pungutan
fin/re
PEKANBARU, riaueditor.com - Kendati tahun ini Pemprov Riau telah menganggarkan BOSDA pendidikan Rp 404 miliar, namun belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu Gubri diminta menelaah kembali larangan pungutan uang komite.
Hal itu disampaikan anggota komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat MPd, menyikapi keluhan SPM pendidikan SMA dan SMK Negeri usai berdiskusi dengan sejumlah Kepala Sekolah, Kamis (12/03/20).
"Bahwa untuk pemenuhan SPM saja, kita belum mampu. Kalau tidak melibatkan sumbangsih orangtua, ini yang perlu didiskusikan dan ditelaah kembali", kata politisi PAN tersebut.
Ia menerangkan BOSDA untuk siswa SMAN Rp 1,5 juta per tahun. Untuk SPM tingkat SMA tersebut butuh Rp 4 juta. Sementara BOSDA dan BOSNAS baru memenuhi Rp 3 juta.
Sementara BOSDA dan BOSNAS untuk SMK Rp 3,2 juta per tahun. Sedangkan untuk SPM butuh Rp 5 juta per tahun.
Ade menerangkan beberapa hari terakhir Komisi V DPRD Riau mengundang para kepala sekolah SMA dan SMK Negeri. Terutama terkait dengan PPDB.
"Dari sana muncullah permasalahan yang hampir tidak pernah tersentuh oleh Pemprov, salah satunya prasarana," katanya.
Salah satu SMK di Inhil kata Ade, didirikan tahun 1965 dan tak pernah revitalisasi sampai sekarang.
Bahkan di kota Pekanbaru juga ada yang memerlukan revitalisasi. Artinya perlu pembenahan sarana dan prasarana.
Terkait masalah PPDB sebut Ade, tiap daerah berbeda-beda. Kalau di Pekanbaru, rasio siswa dengan jumlah kelas tidak seimbang. Maka setiap tahun timbul masalah ketika soal zonasi tidak didudukkan bersama.
Namun di kabupaten kata Ade, PPDB hampir tak ada kendala karena rasio jumlah siswa dengan rasio jumlah kelas seimbang.
Selain itu, dalam pertemuan dengan para kepala sekolah tersebut, terungkap tunjangan kinerja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
Ia mengatakan, meski sudah diusulkan di RKA namun tidak direalisasikan dalam APBD. Dan yang paling krusial kata Ade, surat edaran Gubernur melalui Kadisdik Riau tentang larangan pungutan.
Menurutnya, kalau mengacu pada Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dan itu sudah diatur. (fin)