- Minimalisir Masalah, SMA N 8 Pekanbaru Sosialisasi PPDB dengan Camat dan Lurah di Zona
- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
Asosiasi Pesantren NU Ajukan 3 Syarat New Normal Dunia Santri
(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)
JAKARTA - Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren NU menolak rencana pemerintah membuka kembali kegiatan di pondok pesantren jika tidak ada kebijakan yang konkret dalam mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan santri.
Ketua RMI-PBNU Abdul Ghofarrozin mengatakan hal itu jadi satu dari tiga syarat yang diajukan pihaknya jika pemerintah hendak menerapkan new normal di pesantren.
"Untuk itu RMI-PBNU menyatakan bahwa pelaksanaan new normal di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal berikut. Satu, kebijakan pemerintah yang konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus Covid-19," kata Ghofarrozin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/5).
Syarat kedua, pemerintah diminta memberi dukungan fasilitas kesehatan ke pesantren. Gus Rozin, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah harus menyediakan rapid test, hand sanitizer, serta akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan di pesantren.
Syarat ketiga adalah dukungan sarana dan fasilitas pendidikan. Pemerintah diminta menyediakan fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan yang terdampak pandemi.
"Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal di atas, maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah," tuturnya.
Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen
Ghofarrozin juga meminta pemerintah menggandeng kalangan pesantren dalam setiap kebijakan. Dia menilai pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani corona.
Lebih lanjut, ia menilai rencana new normal di pesantren sangat berisiko karena penyebaran Corona masih terus meningkat.
"Keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan rencana pembukaan kembali pesantren secara bertahap mulai 10 Juni. Rencana itu menyusul langkah pemerintah menerapkan new normal.
"Kami merumuskan tugas Kemenag terkait pesantren di era normal baru ini, mengoperasionalkan kembali pesantren yang sudah memungkinkan secara bertahap," Jakarta, Kamis (28/5).
(CNNIndonesia)