- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
Cegah Politik Uang, Bawaslu Kaji Gandeng KPK
(Foto: iNews)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) membuka kemungkinan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menangani pelanggaran Pemilu, dalam hal ini tindak pidana politik uang (money politics). Hal itu diungkap Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Fritz mengaku kehadirannya itu ke gedung KPK dalam rangka membahas terkait dengan bagaimana strategi-strategi Bawaslu dalam menghadapi pelanggaran politik uang di Pilkada 2020. Tak hanya itu, dia juga memaparkan kepada KPK terkait penanganan pelanggaran tersebut di Pemilu di Pemilu sebelumnya.
"Dan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami Bawaslu dalam penegakkan tindak pidana politik uang itu," kata Fritz saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Dalam pertemuan itu, kata dia, Bawaslu dan KPK juga membahas kemungkinan kerja sama antar lembaga terkait penanganan perkara politik uang dalam Pemilu yang akan datang. Kendati demikian, pembahasan tersebut hanya baru sekedar wacana saja.
"Jadi tadi itu adalah sesinya sharing, sesi saling berbagi informasi bagaimana kerja sama antara Bawaslu dan KPK untuk masa yang akan datang," ujarnya.
Fritz mengaku ada sejumlah rekomendasi yang diberikan KPK dalam penanganan perkara politik uang ini. Misalnya, bagaimana Bawaslu melihat kembali indeks kerawanan terjadinya pelanggaran politik uang seperti yang pernah dibuat KPK. Kemudian rekomendasi selanjutnya, bagaimana dengan calon-calon petahana (incumbent) di Pilkada 2020.
"Termasuk juga dugaan-dugaan dari partai politik mana, kemudian bagaimana persoalan pada saat penegakkan-penegakkan tindak pidananya," katanya.
(iNews.id)