- Pj. Bupati Bengkalis, Semua Orang Harus Tahu Anggaran Di Tiap Perangkat Daerah
- Ini Dia Juara Gelanggang Pantun se Riau
- Viral Dokter 77 Tahun di Jakarta Disuntik Vaksin COVID-19 Sinovac
- Kontrak Kerja UMKM dan Perusahaan Besar Harus Berikan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi
- DLH Bengkalis Gelar Penandantangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja
- Ikan Cupang Hias Api-Api Aset Berharga Riau
- Update Corona: Ada Penambahan 9.086 Kasus Positif COVID-19 per 18 Januari 2021
- Pejabat Kominfotik Bengkalis Tanda Tangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja
- Dua Anggota DPRD Riau Dilantik
- Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Riau Rp14,16 Triliun
- Begini Cara Lapor Keluhan dan Layanan Listrik Tanpa Pulsa
- Kasus Covid Tak Terkendali, Hari Ini Nambah 11.287 Orang
- Bapenda Bakal Terapkan Pajak Progresif di Riau Tahun Ini
- Serap Pajak untuk PAD, Pemprov Riau Bangun 10 Kantor Unit Pelayanan Baru Bapenda di Kabupaten Kota
- Dinas ESDM Riau Ajukan Bantuan `Rooftop` Panel Surya untuk Sekolah Lewat APBN
- Update Covid-19 Riau: Tambah 96 Kasus Baru, 166 Sembuh 166
- Tiga Fokus Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tahun Ini, Salah Satunya Illegal Fishing
- Wagubri Hadiri Malam Pengantar Tugas Komandan Lanud Roesmin Nurjadin
- Update Covid-19: Rekor Baru Lagi, Tambah 14.224 Kasus Dalam Sehari
- Tahun Ini Pembangunan Quran Centre di Purna MTQ Dimulai
Menuju Informatif, Riau Urutan Pertama Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Provinsi
istimewa
PEKANBARU - Provinsi Riau kembali menorek prestasi di tingkat nasional. Kali ini Provinsi Riau meraih peringkat pertama dalam kualifikasi menuju informatif untuk keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Provinsi tahun 2020.
Hal itu diumumkan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana secara virtual dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2020 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (25/11/2020).
Dalam penghargaan tersebut, Provinsi Riau masuk ke dalam kualifikasi menuju informatif dengan nilai antara 89.84. Prestasi tersebut berhasil mengungguli provinsi lain seperti Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat yang berada di lima besar.
Gede Narayana mengatakan badan publik dituntut untuk tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat luas. Sehingga publik merasakan negara hadir dengan layanan informasi publik.
Merujuk pada pernyataan resmi dari Bank Dunia tahun 2016, Gede mengatakan Komisi Informasi Publik pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Namun, ia melihat keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, karena masih banyak badan publik yang belum melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
"Hal ini menjadi perhatian bersama, masih diperlukan dorongan besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien," ujarnya.
Ia berharap Komisi Informasi harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, serta harus didukung juga dengan komitmen yang kuat dari pemerintah. (MCR)