Meski Mendapat Ancaman, AMP Kawal Sampai Tuntas Kasus Mobdin Pimpinan DPRD Pekanbaru

Minggu, 21 Februari 2021 - 17:13 WIB Peristiwa

Berita Terkait

Meski Mendapat Ancaman, AMP Kawal Sampai Tuntas Kasus Mobdin Pimpinan DPRD Pekanbaru istimewa

PEKANBARU - Aliansi Mahasiswa Pekanbaru (AMP) secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diduga dilakukan oleh pimpinan DPRD kota Pekanbaru, secara persuasif AMP mendapatkan klarifikasi resmi dari Kejaksaaan Negeri Kota Pekanbaru.

Penegasan ini disampaikan Koordinator Aliansi Mahasiswa Pekanbaru, Syafii. Menurutnya, ada beberapa poin penting yang belum terjawab.

"Ada beberapa poin penting yang menjadi pertanyaan kita dan belum terjawab, pertama adalah mobil yang dipakai pimpinan DPRD kota Pekanbaru adalah mobil Dinas operasional bukan mobil Dinas jabatan, karna mobil dinas jabatan belum dianggarkan, itu pernyataan dari penyidik," jelasnya Jumat (12/02).

Kedua yaitu pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan, sebagaimana pada Pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketiga ialah AMP berharap ada kepastian hukum terkait kasus ini. Apa dasar hukum pengembalian tersebut dan kepada siapa dikembalikan, apakah ada berita acaranya?

"Jika memang tidak bisa dilanjutkan maka kita minta Kejari membuka kasus ini kepada publik, apapun hasilnya biar masyarakat Pekanbaru yang menilai proses hukum tersebut," harapnya.

Mobil Dinas Berpindah Tangan

Untuk diketahui sebelumnya, Syafi`i menyebutkan bahwa ada berita-berita yang beredar, bahwa pada Jumat 06 September 2019 ketua DPRD Kota Pekanbaru periode 2014-2019 Syahril telah menyerahkan Mobil Dinas kepada Hamdani disaksikan oleh Plt Sekretaris DPRD kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian.

"Dari hasil pencarian kami, itu ada informasi yang beredar di media-media berita online bahwa ketua DPRD Kota Pekanbaru periode 2014-2019 Syahril telah menyerahkan Mobil Dinas kepada Hamdani disaksikan oleh Plt. Sekretaris DPRD kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian, itu tercatat pada tahun 2019 lalu," ungkapnya.

Syafi`i menambahkan, untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan unsur pidananya, sehingga proses hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Walaupun sudah dikembalikan itu tindak pidananya tetap tertuang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3," terangnya.

AMP Ditawarkan Sejumlah Uang disertai Ancaman

Dalam penjelasannya, Syafi`i mengungkapkan rasa kecewanya kepada pimpinan DPRD terkait dugaan adanya utusan Pimpinan DPRD Pekanbaru untuk menghentikan pergerakkan dan menawarkan sejumlah uang yang disertai ancaman.

Saat ditanya siapa pelakunya, atau inisialnya, syafii masih merahasiakannya. Syafii hanya menegaskan bahwa pihaknya telah menyimpan bukti-bukti tawaran beserta ancaman tersebut.

"Ini sungguh mengejutkan sekaligus sangat keterlaluan bahwa adanya dugaan pihak-pihak yang diutus oleh Pimpinan DPRD Pekanbaru untuk menghentikan pergerakkan dan menawarkan sejumlah uang kepada kami, dan secara tegas kami menolaknya. Saya belum bisa membuka siapa orangnya, artinya berapapun angkanya akan kami tolak, dan ancaman yang ditujukan kepada kami, diduga kuat perintah pimpinan DPRD kota Pekanbaru," sebutnya.

Syafii menegaskan tidak akan mundur selangkahpun untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, "Kami akan terus kawal, jangan sampai ada yang bermain atas dugaan Kasus korupsi pimpinan DPRD kota Pekanbaru ini, bila perlu kami akan buat laporan ke polisi atas aksi ancaman tersebut," tutup Syafii.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yunius Zega SH membenarkan bahwa Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru telah mengembalikan uang Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru.

"Memang benar terkait dengan uang Tunjangan Transportasi telah dikembalikan, itu Ketua DPRD mengembalikan sebesar 357 juta, dan Wakil Ketua untuk tiga orang senilai 255 juta rupiah adapun totalnya lebih kurang sebanyak Rp 1.122.000.000.," papar Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru Yunius Zega SH, Senin (08/02).

Adapun struktur Pimpinan DPRD kota Pekanbaru berjumlah 4 orang sebagai berikut, Ketua Hamdani berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil Ketua I Ginda Burnama (Gerindra) Wakil Ketua II T. Azwendi Fajri (Demokrat), dan Wakil Ketua III Nofrizal (PAN).

Dalam kasus ini, Yunius Zega, SH menyebutkan Tunjangan Transportasi belum terpenuhi tindak pidananya karena mobil dinas yang dipakai adalah mobil operasional dan bukan mobil jabatan.

"Karena mobil dinas yang dipakai oleh pimpinan DPRD, mobil dinas operasional bukan mobil dinas jabatan, untuk sementara ini kami akan melakukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut," katanya.

Tak ketinggalan, awak media juga berupaya menghubungi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani melalui pesan singkat whatsapp, menanyakan prihal pengembalian uang tunjangan mobil dinas yang telah digunakan tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan Hamdani belum memberikan keterangan.***

Minggu, 24 Februari 2021 - 17:13 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru