Ini Kata Dewan Dibalik Sulitnya Menertibkan Angkutan ODOL

Senin, 22 Februari 2021 - 21:07 WIB Parlemen

Berita Terkait

Ini Kata Dewan Dibalik Sulitnya Menertibkan Angkutan ODOL Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan MT

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Selain beberapa faktor, ketidaktegasan petugas menertibkan angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) diduga karena khawatir hilang jabatan atau dipindahtugaskan.

Dugaan ini diungkapkan anggota komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan MT menanggapi masalah ODOL yang akhir-akhir ini kembali muncul ke permukaan, Senin (22/2/21).

"Kalau boleh saya menduga, ada oknum-oknum yang membacking perusahaan angkutan ODOL tertentu", ujarnya.

Ia mengatakan, pernah pada suatu kesempatan dirinya bersama Direktorat Lalulintas RI, Chrisnandar menjadi moderator pada sebuah acara di lantai dua Dispenda Riau membahas masalah ODOL yang dihadiri sejumlah dinas kabupaten/kota.

Kala itu kata Mardianto, terungkap bahwa di lapangan ada semacam kiasan atau anekdot dibuat orang bila petugas bertindak tegas. Dimana bila petugas tersebut bertindak tegas terhadap angkutan ODOL dari perusahaan tertentu, maka konsekwensinya bisa kehilangan jabatan atau dipindahtugaskan.

"Bang, percuma kami tegas. Kalau kami tegas jabatan kami yang hilang. Kalau kami tegas ndak pakai celana kami pergi. Ditelepon lagi oleh oknum yang lebih tinggi pangkat dari kami agar itu jangan diapa-apakan. Nah, akhirnya daripada jabatan kami hilang kami dipindahkan, yah akhirnya ya udah", ujar Mardianto menirukan ucapan salah satu peserta ketika itu.

Menyikapi hal itu, politisi asal fraksi PAN DPRD Riau itu meminta  eksekutif agar lebih serius dalam menertibkan ODOL.

"Eksekutif itu kan eksekutor. Jadi dia yang melakukan. Kalau salah ditangkap dong. Kalau kelebihan tonase yah diturunkan", ucapnya.

Menurutnya kalau dimensinya kendaraannya tak cocok, yah potong aja. Cuma saja sebut Mardianto, terkadang tindakan ini dijadikan alat bargaining oleh oknum tertentu.

Mardianto juga menyoroti keberadaan jembatan timbang di jalan nasional yang ada di kabupaten/kota.

Ia mengatakan, hampir semua jalan nasional yang ada jembatan timbang, jalannya hancur dan keriting, kecuali yang menggunakan rigid. Artinya, kerusakan itu mengeluarkan APBD daerah lagi. (fin)

Senin, 22 Februari 2021 - 21:07 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru