Selain Jokowi, Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Riau Juga Diapresiasi BNPB

Kepala BPBD Riau, H Edwar Sanger

PEKANBARU - Selain diapresiasi oleh Presiden RI Joko Widodo, penetapan status siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara dini di Provinsi Riau juga diapresiasi langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Penegasan disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, H Edwar Sanger usai menghadiri pengarahan Presiden RI dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian Karhutla tahun 2021 bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri) di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (22/2/2021).

"Kemarin saya diutus langsung bertemu dengan Kepala BNPB, sudah saya lakukan dan beliau merespon positif apa yang sudah kita lakukan selama ini," ujarnya.

Edwar menjelaskan, tindakan responsif gerak cepat yang dilakukan oleh Gubernur Riau (Gubri) itu sangat diapresiasi oleh BNPB maupun dari pemerintah pusat termasuk dari Presiden RI.

"Tadikan sudah kita dengar pak Presiden apresiasi," ucapnya.

Kemudian, Edwar Sanger menyebutkan saat ini kondisi Riau tidak ada kabut, cuaca mendung itu bukan kabut namun haze partikel di udara. Menurutnya, memang ada beberapa daerah yang dilakukan pemadaman dan pendinginan oleh tim Satgas Karhutla di lapangan seperti di Dumai, di Pelalawan dan bengkalis.

"Hotspot titik panas ada 63, mudah-mudahan sore ini turun, Insyaallah terkendali. TNI, Polri Manggala Agni, masyarakat peduli api, BPBD, dunia usaha, sekarang semuanya bersama, bersatu kita satgas terpadu melakukan upaya," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, helikopter bantuan dari BNPB untuk Riau saat ini sedang dalam proses dan membutuhkan waktu. Menurutnya, helikopter tersebut sekarang dalam proses administrasi, baik itu helikopter water bombing, helikopter patroli maupun pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

"Karena ini yang kita harapkan untuk segera mengantisipasi ini semua," tuturnya.

Diterangkannya bahwa saat ini hal tersebut dalam proses administrasi. Salah satu contoh pesawat water bombing, harus memiliki izin pilot dan pesawatnya, karena pesawatnya merupakan pesawat luar negeri.

Selain terkendala hal itu, kendala lainnya adalah karena saat ini tengah kondisi pandemi Covid-19 dan lockdown di beberapa negara, sehingga kru yang datang ke Indonesia harus dipastikan betul sehat dan tidak terpapar Covid-19.

"Memang BNPB menyiapkan 11 helikopter untuk membantu Riau, itu apresiasi kita. Tapi kebutuhan itu nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Tahun kemarin kan cuma enam heli sudah cukup, nanti kita coba koordinasi dan kita coba pelajari seberapa kebutuhan kita. Kan daerah kita cukup luas," tutupnya. (MCR)