Gubri Diminta Beri Perhatian Terhadap Sengketa Lahan di Inhu

Kamis, 25 Februari 2021 - 21:57 WIB Parlemen

Berita Terkait

Gubri Diminta Beri Perhatian Terhadap Sengketa Lahan di Inhu Anggota DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Anggota DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH mengatakan, konflik yang kini bergejolak di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dipicu sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Untuk itu Gubernur Riau diminta memberikan perhatian serius.

"Mohon perhatian pak Gubernur terhadap sengketa lahan di 4 kecamatan di kabupaten Inhu", ucapnya pada rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda, penyampaian laporan reses masa sidang I tahun sidang kedua dan usulan pokir DPRD Riau, Kamis (25/2/21).

Anggota DPRD Riau dapil Inhu - Kuansing itu mengungkapkan, tindakan perusahaan meracun tanaman milik masyarakat, memicu terjadinya tindakan anarkis dengan membakar sejumlah kendaraan milik perusahaan.

"Masalah ini sudah berulangkali terjadi. Sehingga terjadi gejolak dengan dibakarnya sejumlah mobil milik perusahaan", ucap politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau tersebut.

Ia menerangkan, permasalahan antara masyarakat dengan PT CSS dan PT RPI, di Kecamatan Peranap, Batang Peranap, Rakit Kulim dan Batang Cinaku, sesungguhnya sudah cukup lama. Dimana masyarakat telah terlebih dahulu menanam kelapa sawit di sana. Bahkan sudah 10 tahun lebih.

Kemudian tutur Manahara, PT CSS dan PT RPI melakukan tindakan di wilayah ijin konsesi yang mereka kantongi. Disisi lain, masyarakat disana merupakan warga tempatan yang sudah lama berdomisili. 

"Tak mungkin juga masyarakat yang punya kebun 2 sampai 4 hektar harus mengurus ijin ke Kementerian. Memang status tanah yang dipegang masyarakat SKT dan SKGR. Kalau perusahaan jelas dari Menhut", katanya.

Menyikapi hal itu, sebagai negara hukum perusahaan seyogianya tidak bertindak dan mengeksekusi sendiri dengan meracuni tanaman masyarakat. 

Sebagai solusi, Gubernur Riau agar kebun milik masyarakat tersebut di incluve. Karena untuk merevisi ijin konsesi HTI itu ada 2 pola. Pertama, kebijakan Menhut sendiri dan pola kedua, atas pengajuan Gubernur ke Menhut, ujarnya. (fin)

Kamis, 27 Mei 2017 - 21:57 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru