- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
PTPN V Diharapkan Dapat Menjadi Portofolio Perusahaan di Riau
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Sebagai perusahaan negara, PTPN V diharapkan dapat menjadi portofolio dalam mengatasi berbagai masalah di wilayah kerjanya. Sehingga cara-cara yang ditempuh PTPN V, bisa menjadi acuan bagi perusahaan swasta yang ada di daerah ini.
Harapan itu disampaikan anggota komisi II DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH menyikapi sejumlah program PTPN V yang gagal terwujud akibat terbentur berbagai masalah, Kamis (4/3/21).
"Ada beberapa permasalahan masyarakat yang belum tuntas di daerah Indragiri Hulu (Inhu). Seperti di Air Molek, tepatnya di Bongkal Malang dan Kecamatan Batang Cenaku", ucapnya.
Di Bongkal Malang kata Manahara, sekitar 500 hektar kebun sawit milik PTPN V diklaim oleh masyarakat milik mereka. Alhasil, sawit di kebun PTPN V itu terus dipanen warga hingga sekarang.
Menyikapi hal itu anggota DPRD Riau dapil Inhu-Kuansing itu meminta kepada Direktur PTPN V agar menurunkan tim ke sana sehingga ada solusi menyeluruh.
"Ketika ada permasalahan jangan dibiarkan, jangan dipelihara. Karena suatu saat bisa menjadi semakin pelik persoalannya", ujarnya.
Manahara mengatakan, sebagai perusahaan negara, PTPN V diharapkan dapat menjadi model atau portofolio di daerah ini. Sehingga menjadi acuan bagi sejumlah perusahaan swasta di Riau.
Selain itu, di desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku juga ada lahan yang saat ini dikelola oleh masyarakat. Semula PTPN V membangun kebun disana dengan perencanaan, ada inti dan ada plasma. Akan tetapi oleh karena sesuatu hal tak bisa diwujudkan alias gagal.
Disana kata politisi asal ftaksi Demokrat DPRD Riau itu, ada sekitar 140 hektar yang sudah terbangun. Menurut pengakuan PTPN V itu sudah disertifikatkan, artinya sudah lepas dari kawasan.
"Saat ini secara de facto itu dikelola oleh masyarakat tetapi tidak punya legalitas. PTPN V mengatakan bahwa itu masih utang masyarakat yang dijamin oleh pihak PTPN di bank. Nah, itu musti diclearkan siapa pemiliknya. Kemudian kalau ada yang punya utang yah diselesaikan", ujarnya.
Manahara mengatakan, menurut pengakuan Direktur PTPN V Jatmiko, semenjak menjabat dirinya belum pernah menyentuh kasus tersebut.
"Jadi tadi Direktur PTPN V bersama stafnya Aris mengatakan bahwa secara spesifik akan mengadakan pertemuan untuk itu karena perlu pendalaman", ucap Manahara.
Lebih lanjut sebut Manahara, ada lagi eks PIR kebun karet di Inhu yaitu di Rengat Barat, Pasir Penyu sampai ke Peranap. Jumlahnya kurang lebih 13 ribu hektar. Saat ini menjadi kebun sawit non produktif. Masyarakat mengklaim bahwa itu milik mereka sehingga tanaman karet yang ada di areal itu mereka sadap sampai di cabang.
Untuk itu, Manahara mendorong direktur PTPN V agar membentuk tim survei dalam rangka mewujudkan kebun sawit bagi masyarakat. (fin)