Gubri Hadiri Rakor Pemanfaatan Belanja Online Pemerintah Daerah Cegah Korupsi

Jumat, 07 Mei 2021 - 19:07 WIB Pemerintahan

Berita Terkait

Gubri Hadiri Rakor Pemanfaatan Belanja Online Pemerintah Daerah Cegah Korupsi istimewa

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pemanfaatan aplikasi Belanja Langsung (BELA) secara online pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan pemberdayaan UMKM secara virtual.

Acara yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini juga dihadiri oleh Kepala Daerah dan pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PJB) se Indonesia.

Adapun yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut yakni Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Menteri Koperasi UMKM Teten Masduki, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto.

Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Pahala Nainggolan dalam laporannya menyampaikan bahwa tim Stranas PK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut meskipun hanya melalui zoom meeting.

Ia mengungkapkan, dalam Stranas PK ada salah satu rencana aksi yang dipandang penting dalam pencegahan korupsi yaitu pemanfaatan teknologi untuk pengadaan karena pengadaan adalah area rawan korupsi yang senantiasa terdeteksi di KPK selama KPK berdiri.

"Terima kasih kepada semua pihak yang hadir, pengadaan adalah area rawan korupsi yang senantiasa terdeteksi di KPK selama KPK berdiri," tuturnya, Jumat (7/5/2021).

Pahala Nainggolan mengungkapkan, melalui Stranas PK dan lewat teknologi akan didorong rencana aksi yang nyata untuk implementasi belanja langsung pengadaan secara elektronik.

Dimana belanja online ini dikoordinasikan dan dimiliki oleh LKPP untuk diimplementasi langsung, karena pada saat yang sama momentumnya pas untuk pemberdayaan UMKM.

"Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mari bersinergi antara pencegahan atas implementasi teknologi informasi dan LKPP untuk pengadaan dan pemberdayaan UKM secara real," ucapnya.

Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI berharap setelah adanya rakor ini pada akhirnya adanya output yang nyata dan komitmen dari semua kepala daerah untuk melaksanakan dan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi serta untuk memajukan UMKM yang ada di daerah masing-masing.

"Semoga ada output dari rapat ini di daerah masing-masing," tuturnya.(MCR)

Jumat, 11 Januari 2021 - 19:07 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru