Tim Pansel Sudah Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II Pemprov Riau ke Gubernur Riau

Jumat, 22 Oktober 2021 - 16:06 WIB Pemerintahan

Berita Terkait

Tim Pansel Sudah Serahkan Hasil Evaluasi Pejabat Eselon II Pemprov Riau ke Gubernur Riau

PEKANBARU - Hasil evaluasi terhadap 41 pejabat eselon II dilingkungan Pemprov Riau sudah diserahkan tim Panitia Seleksi (Pansel) ke Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Jumat (22/10/2021). 

Selanjutnya Gubri Syamsuar akan menyerahkan hasil evaluasi tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika KASN sudah mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan seluruh tahapan evaluasi sudah sesuai aturan, maka Pemprov Riau sudah bisa menjadwalkan untuk pelantikan pejabat hasil evaluasi tersebut. 

"Sudah kita serahkan hasilnya ke pak gubernur, setelah ini nanti pak gubernur akan menyerahkan ke KASN, kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN baru dikukuhkan, karena hasil evaluasi ini nanti diperiksa oleh KASN," kata Ketua Tim Pansel evaluasi pejabat eselon II Pemprov Riau, Prof Ashaluddin Jalil, Jumat (22/10/2021).

Mantan rektor Unri dua priode ini menegaskan, bahwa hasil evaluasi tersebut mencantumkan seluruh hasil nilai kinerja dari masing-masing pejabat yang dievaluasi. Termasuk juga didalamnya catatan dari masing-masing pejabat, apakah selama menjabat mereka sudah paham dengan tupoksinya atau belum. 

"Semua hasilnya kita laporkan ke KASN, kita sudah buatkan juga rumusan dari masing-masing pejabat yang dievaluasi, jadi nanti KASN akan mengecek kembali rumusan-rumusan yang kita buat itu," katanya.

Seperti Tim Pansel sudah merampungkan tahapan evaluasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau, Kamis (30/9/2021) kemarin. Total ada 41 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang telah menjalani uji kompetensi bidang dan evaluasi kinerja.

Dari hasil uji kompetensi dan evaluasi yang dijalankan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau, tim Pansel akan menentukan siapa pejabat yang masih pantas duduk dijabatan yang dipegang sekarang, atau akan pindahkan ke OPD lain. 

Namun bisa juga pejabat tersebut dinonjobkan dan tidak lagi diberikan jabatan apapun jika dinilai tidak memenuhi syarat lagi menjabat sebagai kepala OPD. (MCR)

Jumat, 20 Oktober 2021 - 16:06 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru