- Terima Audiensi BBPOM Riau, Bupati Kasmarni Siap Dukung Program Desa Pangan Aman
- Diikuti 66 Peserta, Wagubri Buka MTQ Tingkat Kelurahan Bambu Kuning
- Disdik Pekanbaru Imbau Pihak Sekolah Tetap Terapkan Prokes
- Babinsa Masuk Dapur Antar Sembako dan Masak Makanan Bagi Warga Kurang Mampu di Rohul
- Wagubri Sambut Baik Kolaborasi Swasta Guna Tangani Penurunan Stunting
- Balita Stunting di Rokan Hulu Dapat Bantuan Sembako dari Bapak Asuh Danrem 031/Wira Bima
- Lantik 938 Anggota BPKep Rohil, Bupati: Bekerjasamalah dengan Penghulu
- Reva Aprillia Finalis AMSO 2022 dari SMK Angkasa Lanud Suryadarma
- Perkuat Kolaborasi, Pemkab Bengkalis Jalin MoU Dengan IPB
- 'Keanehan' Muncul Lagi di Arab, Gurun Pasir Kini Jadi Sungai
- Di HUT Ke-22, Wabup Husni Merza Berharap Baznas Siak Semakin Baik dan Berkualitas
- Pertama di Indonesia, PT Arara Abadi Sukses Gelar Uji Kompetensi Crew Leader RPK Dari LSPHI-BNSP
- Hukum Islam Praktik Aborsi Akibat Kasus Pemerkosaan
- Sudah Candu Parah, Warga RI Nomor Satu di Dunia 'melototin' HP
- Venna Melinda Sudah Siapkan Gugatan Cerai untuk Ferry Irawan, Pernikahan 10 Bulan Berakhir
- Tahura SSH Bakal Jadi Pusat Edukasi Alam
- Racun Siput, Temuan Unik Obati Penderita Diabetes
- ASN Boleh Jadi Panitia Pemilu, Tapi..
- Polbeng Realisasikan Magang 1 Tahun D2 Fast Track
- Alumni MAN 1 Bengkalis Gelar Turnamen Futsal
Belum Diangkat dan Tak Terima Gaji, Guru Honorer PPPK Mengadu ke Firli
JAKARTA - Sejumlah guru yang tergabung dalam Perkumpulan Pendidik Indonesia menyampaikan dugaan permainan seputar pengangkatan guru honorer di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Menurut mereka, Ketua KPK, Firli Bahuri harus turun tangan menangani hal tersebut.
“Sampai sekarang belum ada kejelasan, kami kerja saja tapi tidak dapat gaji dan tunjangan,” kata Dudi Mulyana, perwakilan guru honorer asal Indramayu seperti dikutip, Sabtu (10/12/2022).
Dudi mencatat, hingga saat ini masih banyak persoalan yang membuat nasib guru honorer tidak jelas. Termasuk keberadaan 15.415 guru yang sudah lulus seleki PPPK 2021 namun belum juga diangkat oleh pihak Pemda. Padahal berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah pusat telat menerbitkan Nomor Induk PPPK serta anggaran untuk gaji guru honore sudah ditransfer ke Pemda.
“Jawaban pusat dan Pemda beda-beda, katanya sudah ditransfer, tapi Pemda bilang belum ada dana. Mohon Ketua KPK Firli Bahuri turun tangan, ini ada apa? Apa benar Pemda belum terima dana?” minta Dudi.
Dudi mengaku miris karena bertahun-tahun keberadaan guru honorer terkatung-katung. Meski beban kerjanya tak jauh beda dengan PNS, mereka hanya menerima honor seadanya. Dudi merasa, sikap pemerintah seperti memandang sebelah mata, terutama dengan terbitnya kebijakan yang dianggap kurang memihak guru honorer.
“Anehnya juga banyak guru lulus passing grade tapi usulan formasi dari Pemda malah minim. Padahal kuota dari pemerintah pusat lumayan banyak, tapi kenapa yang diusulkan sedikit,” ujar dia heran.
Minta KPK Kawal
Selain Dudi, Anwar Sanusi yang juga sebagai guru honorer berharap KPK mengawal kebijakan proses penerimaan dan pengangkatan guru PPPK. Sebab, hal itu menyangkut nasib ribuan guru yang telah lama mengabdi di seluruh pelosok Indonesia dan ditengarai ada potensi permainan yang sangat rentan terjadi selama proses tersebut.
“Mohon KPK ini diusut, karena ini terjadi di banyak daerah, dan kami percaya dengan kerja KPK,” dia menutup.
(Liputan6.com)