- Kunjungi Mabes Polri, Panglima TNI Perkuat Sinergi TNI-Polri
- Rakornis Percepatan Penurunan Stunting, Bupati Harapkan Bengkalis Zero Stunting
- Bakamla RI Ramaikan Peringatan Hari Armada Republik Indonesia
- Erdogan Ramal Nasib Netanyahu di Perang Gaza Sebagai Penjahat Perang
- Optimalkan Pelayanan, MF Polbeng Gelar Service Excellent Workshop di BUMDes Kuala Alam Bandar Jaya
- Banjir di Rokan Hulu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Antar Jemput Anak Sekolah
- Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Doni Monardo, S.I.P.
- TNI Integratif Bersinergi Dengan Kementan RI Dukung Ketahanan Pangan Wujudkan Swasembada Pangan
- Bupati Kasmarni Harapkan Kolaborasi Semua Pihak Cegah dan Tangani TPPO
- Bakamla RI Hadiri 9th Review Meeting on MoU Common Guidelines RI-Malaysia
- Wabup Husni Merza: "Say No to LGBT"
- Bupati Kasmarni Launching Pasar Murah Bersubsidi Tahap II
- Bupati Kasmarni Resmikan Inkubator Bisnis Kepemudaan Bengkalis
- Hari Bakti PU Ke-78, Bupati Kasmarni Ingatkan Bangun Infrastruktur yang Berkualitas, Smart dan Ramah Lingkungan
- BMKG Ungkap Petaka Besar Ini Bayangi RI Akibat Krisis Iklim
- Dibantu AI, Senjata Pembunuh Massal Israel Obrak-abrik Gaza
- Gunung Marapi Sumbar Erupsi, Puluhan Pendaki Dievakuasi
- Tampil Pertama Gerak Jalan Santai, DWP Diskominfotik Curi Perhatian Bupati
- Desa Tanjung Punak, Rupat Utara Juara Pertama Desa Wisata Riau Tahun 2023
- Bekerjalah Dengan Niat Ibadah, Loyal, Tulus dan Ikhlas
Melayu Sepenanggungan, LAMR Bengkalis Bacakan Maklumat untuk Peristiwa Rempang-Galang
dody
BENGKALIS, kabarmelayu.com - Terkait peristiwa penggusuran yang dialami masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Maklumat dan dibacakan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H Sofyan Said, SH pada Rabu (20/09/2023) petang.
Maklumat yang terdiri dari 4 poin atas dasar senasib sepenanggungan masyarakat Melayu, memaklumkan kepada masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis dan menyatakan 4 poin yaitu:
1. Lembaga adat Melayu Riau kabupaten Bengkalis senantiasa menyimak dengan seksama seraya terus mengawal derap langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan investasi. Persoalan ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, karena tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan hingga pelaksanaannya, dan diperparah lagi oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik, maka Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis meminta kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif.
3. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat awam dan tidak menggunakan cara-cara refresif, intimidatif, dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang.
4. Meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan agar dengan musyawarah dan mufakat serta menjunjung tinggi adab, adat, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta selalu memohon doa kepada Allah SWT.
Maklumat di atas ditandatangani oleh Ketua Umum MKA dan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis terhitung 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan dengan 20 September 2023.
Setelah selesainya serangkaian acara di atas, Datuk Seri H Sofyan Said di hadapan awak media, mengatakan, "Doa dan dzikir yang kita laksanakan pada hari ini sebagai kepedulian kita terhadap masyarakat Melayu kita yang berada di Kampung Rempang Galang Provinsi Kepulauan Riau. Kita secara cermat sudah memperhatikan, sudah melihat, membaca berita-berita yang beredar."
Kita tidak mau gegabah, namun beberapa hari yang lalu kami sudah berencana untuk melaksanakan doa dan dzikir yang menurut kami adalah senjata yang ampuh bagi kita meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya saudara-saudara kita yang mendapat musibah di Rempang Galang itu mendapat hak dan keadilan yang sesuai dengan aturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
"Untuk itulah, kami merasa terpanggil dan memang kami melaksanakan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita supaya permasalahan di sana dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan aturan yang berada di negara kita, sehingga masyarakat masyarakat adat yang berada di Rempang Galang mendapat perlindungan secara hukumnya," tutur Datuk Seri Sofyan.
Kedepannya, hal-hal semacam ini jangan terulang lagi, kalaupun ada perselisihan antara masyarakat-masyarakat adat yang berdomisili di sekitar pantai yang hidup secara tradisional bertahun-tahun lamanya, mendapat hak-hak yang betul dan dilindungi oleh undang-undang.
Ini sebagai pengalaman bagi kita semua dan untuk kedepannya kita mengharapkan kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, apabila ada investasi memanfaatkan tanah-tanah yang berada di pesisir pantai itu adalah tanah-tanah masyarakat adat tradisional untuk hidup dan berkembang dari dulu-dulunya yang (diwariskan,red) tinggal oleh nenek moyang kita supaya dilakukan musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan.
"Mungkin selama ini salah komunikasi ataupun mungkin tidak ada pertemuan dengan masyarakat adat sehingga terjadi hal-hal sebagaimana yang terjadi pada saat ini (di Rempang dan Galang) sana," ucap Datuk Seri H Sofyan Said, didampingi Datuk Seri H Zainuddin Yusuf, dan pengurus LAMR Kabupaten Bengkalis lainnya.(her)