- Minimalisir Masalah, SMA N 8 Pekanbaru Sosialisasi PPDB dengan Camat dan Lurah di Zona
- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
Cegah Penyimpangan, Setelah Ada LPj, Dana BOS Cair
Ilustrasi
PEKANBARU,kabarmelayu.com - Untuk mencegah adanya penyimpangan, penting dilaksanakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan melibatkan secara aktif dengan masyarakat. Selain itu, dana BOS tidak bakal cair jika belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru H Abdul Jamal, M.Pd mengatakan, pengawasan penggunaan dana BOS sejak 2017 semakin diperketat. Salah satunya dengan mewajibkan laporan pertangungjawaban penggunaan dana BOS tahun sebelumnya. Meski kewenangan pemanfaatan dana ini berada di tingkat sekolah. 2017 ini total dana BOS untuk sekolah di Kota Pekanbaru mencapai Rp137 miliar.
“Penggunaan dana BOS lebih diperketat. Harus menyerahkan LPj dan orangtua siswa juga ikut mengawasi. Kepala sekolah yang belum menyerahkan LPj tidak akan cair dana BOS itu,” sebut Jamal kepada wartawan, kemarin.
Jamal juga mengetahui bahwa ada beberapa ketidaksesuaian penggunaan dana BOS di sekolah. Misalnya penggunaan dana itu yang melebihi 15 persen dialokasikan untuk membayar gaji pegawai honorer sekolah. Padahal ketentuan hanya boleh 15 persen dari dana BOS sekolah. Sementara besar dana BOS yang diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswanya.
“Misalnya berdasarkan pengalaman ada sekolah yang melebihi 15 persen penggunaannya. Kementerian Pendidikan sebetulnya sudah memberikan petunjuk secara transparan mengenai penggunaan dana ini,” katanya.
Sementara itu Manajer Dana BOS Disdik Pekanbaru Darisman menyebutkan, bahwa penggunaan dana BOS harus sesuai dengan ketentuan. Untuk itu memang sangat diperlukan LPj setiap kepala sekolah untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan dana BOS itu. Disamping itu adanya keterlibatan orangtua siswa yang mengawasinya.
“LPj kepala sekolah ini yang akan dilihat dan persentasikan sampai ke kementerian. Sayangnya masih ada kepala sekolah yang belum menyampaikan LPjnya. Dana BOS bisa cair ketika sudah laporan LPj penggunaan tahun lalu. Kebijakan kewajiban menyampaikan LPj ini baru tahun ini diberlakukan sebagai upaya pengawasan dana BOS itu,” katanya.
Seperti diketahui sejak 2012 dana BOS itu ditransfer langsung ke sekolah dan sekolah diberi keleluasaan dari perencanaan, penggunaan sampai pertanggungjawaban penggunaan dana, namun banyak terjadi penyimpangan.
sumber:riaupos.co