- Minimalisir Masalah, SMA N 8 Pekanbaru Sosialisasi PPDB dengan Camat dan Lurah di Zona
- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
JMGR Ajukan 44.998 Hektare Perhutanan Sosial ke KLHK
Dok. JMGR
JAKARTA, kabarmelayu.com - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama perwakilan masyarakat gambut menyerahkan dokumen usulan Perhutanan Sosial kepada Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertempat di Ruangan Rimbawan II gedung Manggala Wanabakti Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta pada Selasa (27//3/2018).
Direktur PKTHA KLHK, Ir. Irmansyah Rachman, M.Sc dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri No 83 tahun 2016 Perhutanan sosial merupakan system pengelolaan hutan yang lestari didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
"Ini masyarakat dari Riau datang menyerahkan dokumen usulan perhutanan sosial, ada yang hutan adat dari Suku Anak Rawa Penyengat, ada yang hutan kemasyarakatan dari desa Bagan Melibur dan ada yang hutan tanaman rakyat. Usulan ini kami terima dan akan kami peroses, dan kami akan wujudkan mimpi masyarakat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami akan tindak lanjuti ya," sebut Irmansyah.
Di tempat yang sama, Isnadi Esman Sekjen JMGR yang mendampingi masyarakat dalam penyerahan usulan tersebut mengungkapkan, ada sekitar 44,998 Ha yang diserahkan langsung oleh perwakilan masyarakat gambut.
"Selain menyerahkan usulan yang baru, kami juga menanyakan proses usulan yang sudah lebih dulu kami ajukan seperti di Kampung Rawa Mekar Jaya, itu usulan hutan desa sudah hampir 3 tahun belum juga diberikan, SK padahal sudah diverifikasi administrasi di lapangan. Pemerintah perlu mempercepat proses dan tindak lanjut dari semua usulan yang diberikan untuk tercapainya target dari Presiden Jokowi terkait perhutanan sosial ini," ungkap Isnadi.
Menurut Isnadi masyarakat sangat berharap agar program pemerintah tentang perhutanan sosial ini dapat segera diwujudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan ketersediaan lahan serta hutan di masa mendatang.
Sementara, menurut Jamal, Ketua Wilayah JMGR Kabupaten Pelalawan Riau yang turut hadir dalam acara tersebut, "Sudah sangat panjang perjuangan masyarakat atas hak dan keberpihakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan dan kehutanan yang ada, dengan terbatasnya hutan saat ini selain kemiskinan juga terjadi konflik satwa dengan manusia, seperti korban Bonita (Harimau.red) baru-baru ini di Inhil, korban itu adalah saudara saya. Kami berharap ada perhatian pemerintah dari daerah hingga pusat," tutup Jamal.(rls/red)