JK Ingatkan Alumni Universitas Jaga Independensi Almamater

Senin, 14 Januari 2019 - 14:49 WIB Politik

Berita Terkait

JK Ingatkan Alumni Universitas Jaga Independensi Almamater (CNN Indonesia/Safir Makki) Wapres JK ingatkan alumni universitas jaga independensi jelang pilpres 2019.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempermasalahkan perbedaan politik di kalangan alumni universitas dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun JK mengingatkan agar para alumni tetap menjaga independensi kampus dan tak terlalu jauh mengatasnamakan universitasnya. 

Salah satu yang diingatkan JK adalah deklarasi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia (UI) terhadap pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. JK juga mengingatkan alumni kampus lain yang juga deklarasi mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kemarin UI dan kampus lain bikin pertemuan dukung calon nomor urut satu. Sebelumnya ada dukung nomor dua. Itu bebas saja karena hak konstitusi masing-masing tapi harusnya tak terlalu jauh mengatasnamakan universitas," ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Nasional Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (14/1).

Sebelumnya, sekelompok pihak yang mengatasnamakan alumni UI pada Sabtu (12/1) menyatakan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf. Dukungan itu sempat dikritik lantaran dianggap hanya klaim sepihak dan tak mewakili seluruh alumni UI. 

JK pun meminta agar para alumni universitas tetap menjaga independensi agar tak terjadi perpecahan. 

"Apabila terlalu jauh pasti alumni terbelah. Jadi kita bicara hal-hal yang independen dalam arti tidak bicara hal-hal yang bisa memecah, bahwa ada gerakan-gerakan di bawah tentu wajar-wajar saja," katanya.

Di sisi lain, JK tak menampik bahwa kemajuan suatu bangsa tak lepas dari sumbangan pemikiran para akademisi. Tak heran bila kemudian ada alumni yang memiliki pemikiran sama dengan pemerintah. 

Ia lantas mencontohkan sejumlah kebijakan yang dibuat para menteri kabinet kerja. Menurutnya, kebijakan itu tak lepas dari latar belakang pendidikan masing-masing menteri.

"Kalau pak menteri perhubungan buat kebijakan yang baik tentu tidak lepas dari background pendidikan, begitu juga menteri keuangan, tentu punya pemikiran sejalan. Tidak berarti memihak, tapi pemikiran yang sejalan otomatis juga punya efek pengetahuan kita semuanya," tuturnya.

(cnnindonesia.com)

Senin, 27 Desember 2016 - 14:49 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru