- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
- Safari Ramadhan di Selat Guntung, Bupati Siak Peringati Hari Lahir IPHI Kabupaten Siak
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Serahkan Bantuan Operasional 3 Rumah Ibadah dan Klaim BPJS
Pengamat: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Punya Visi Baru soal Korupsi
istimewa
JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai tidak ada gagasan baru yang lahir dalam debat capres perdana yang mengangkat tema hukum dan korupsi dari kedua pasangan calon baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia pun menyayangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
"Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu," kata Agustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/1).
Senada, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan debat capres perdana pilpres 2019 terkait tema hukum dan korupsi masih belum menampilkan gagasan konkret. Ia mempertanyakan, gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.
"Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya," ucapnya.
Namun begitu, Chudry mengaku ide peningkatan gaji aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi baik. Menurutnya, hal tersebut telah terbukti berhasil.
"Misalnya hakim gajinya sudah 50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. saya kira itu baik," katanya.
(cnnindonesia.com)