Birokrasi Sontoloyo

Rabu, 12 Juni 2019 - 15:33 WIB Features

Berita Terkait

Birokrasi Sontoloyo (DOK. BALI EXPRESS) Gubernur Bali Wayan Koster


Kata “sontoloyo” kembali viral. Kali ini dilontarkan orang nomor satu di Pulau Dewata, I Wayan Koster. Gubernur Bali itu kesal melihat kinerja stafnya, para ASN (Aparat Sipil Negara) yang lelet. Maka diapun meluapkan kekesalannya dengan menyebut “birokrasi sontoloyo.”

Mungkin kalau dipertajam, bisa saja yang dimaksud “sontoloyo” itu sebenarnya adalah para ASN itu sendiri. Karena kinerja yang buruk, lelet atau tidak sesuai dengan harapan sang gubernur. Jadi, bukan birokrasi sontoloyo. Tapi, ASN sontoloyo!

Sebelum Wayan, Presiden Soekarno juga pernah menggunakan kata sontoloyo yang ditujukan kepada oknum agamawan. Islam Sontoloyo, demikian judul tulisan yang pernah dibuat Bung Besar. Bung Besar kesal melihat tingkah beberapa oknum agamawan yang menggunakan dalil agama untuk membenarkan kelakuan bejatnya.

Lalu, masih segar dalam ingatan kita, Presiden Jokowi juga pernah melontarkan kata sontoloyo karena kesal dengan manuver beberapa politisi. Masyarakat, kata Presiden Jokowi, harus hati-hati. Karena banyak politisi yang baik, tapi juga banyak politisi yang sontoloyo.

Presiden Jokowi ketika itu kesal dengan ulah beberapa politisi yang selalu mengait-ngaitkan bantuan dana desa oleh pemerintah dengan soal Pilpres. Padahal bantuan dana desa jelas-jelas merupakan program pemerintah berdasarkan UU.

Kembali ke soal ASN sontoloyo. Hemat penulis, ini adalah persoalan yang mengglobal. Tidak hanya di Provinsi Bali, tapi mungkin se-Indonesia. Rasanya juga masih sangat segar dalam ingatan kita, ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak jarang dia marah-marah kepada para stafnya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang terdengar agar kasar.

Sekalipun Ahok memimpin ibukota, yang seharusnya menjadi contoh dan barometer bagi daerah-daerah lain, tapi pada kenyataannya Ahok berhadapan dengan para ASN yang seringkali membuat dia jengkel.

Sama dengan Wayan, Ahok juga kesal karena kinerja ASN yang dinilai lamban, berbelit-belit bahkan berbelok-belok. Ahok yang terbiasa bekerja cepat di dunia bisnis, begitu masuk di dunia birokrasi terpaksa berhadapan dengan tembok-tembok yang menyesakkan sekaligus mengesalkan.

Lalu, ada apa sebenarnya dengan birokrasi di Indonesia? Hemat penulis, persoalannya barangkali tidaklah sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi menyangkut banyak hal yang saling kait-berkait, lalu menjadi sesuatu yang agak runyam.

Penulis yakin, kalau soal SDM, ASN bukanlah kalangan yang kurang akal. Bukankah untuk menjadi ASN harus mengikuti serangkaian tes yang tidak mudah. Bahkan kalau di era sekarang sangat-sangat sulit. Hanya orang-orang terpilih dengan tingkat kepintaran di atas rata-rata yang bisa lulus.

Tapi begitu lulus jadi ASN dan masuk di dunia birokrasi, kadang banyak yang tenggelam seolah tak bisa berbuat apa-apa.

Sistem yang Mengikat

Banyak yang beranggapan bahwa seharusnya ritme pekerjaan di dunia birokrasi (pemerintahan) bisa disamakan dengan dunia bisnis (swasta). Maksudnya, jika di dunia bisnis bisa menggunakan speed (kecepatan) gigi empat, seharusnya di dunia birokrasi juga bisa seperti itu. Bahkan kalau bisa lebih cepat lagi.

Tapi pertanyaannya, apakah kondisi birokrasi kita memungkinkan untuk itu? Sebagai contoh, untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dananya hanya berkisar Rp10 juta saja, misalnya, harus menggunakan suatu kontrak kerja yang paling tidak diteken oleh beberapa pihak, yakni penyedia kerja (KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan Penerima Barang) dan penerima kerja (Direktur Perusahaan).

Coba saja bayangkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan hanya untuk pencairan suatu kegiatan sebesar Rp10 juta. Belum lagi andai salah satu pejabat terkait yang harus menandatangani kontrak ternyata sedang tugas ke luar kota. Harus berapa hari lagi menunggu?

Itu baru contoh untuk suatu kegiatan berskala kecil. Apalagi untuk kegiatan berskala di atas Rp200 juta yang mewajibkan lelang terbuka. Tentu lebih rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar.

Sementara bekerja di dunia birokrasi, kita tidak hanya sekedar bagaimana mencapai tujuan, tapi juga harus tunduk kepada sistem yang berlaku. Tercapaipun tujuan dengan sangat baik, tapi melenceng dari sistem yang ada, siap-siaplah berhadapan dengan aparat hukum.

Makanya penulis tidaklah heran, ketika misalnya dulu Bapak Dahlan Iskan menjadi pejabat di pemerintahan (pernah Dirut PLN dan Menteri BUMN), banyak manuver dan terobosan hebat yang beliau buat. Tapi justru menjadi persoalan hukum di kemudian hari. 

Bahkan beliau sempat merasakan dinginnya tembok penjara.Bahkan baru-baru ini, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena kasus investasi yang dinilai merugi. Karen sebelumnya adalah pebisnis yang cemerlang di dunia swasta. Tapi birokrasi telah mengantarkannya ke balik jeruji besi.

Ini baru persoalan birokrasi. Kita belum membahas bagaimana kondisi ASN di daerah-daerah akibat sistem Pilkada langsung. Secara aturan, ASN diwajibkan bersikap netral. Tapi faktanya apakah demikian?

Banyak ASN yang “dipaksa” untuk memenangkan calon tertentu. Kalau calon tersebut menang, barangkali tidak ada persoalan. Tapi bagaimana kalau kalah dan calon lain yang menang? Habislah karir ASN dimaksud.

Pun bersikap netral kadang juga salah, karena mungkin dianggap tidak menjadi bagian kelompok yang menang. Sungguh dilematis. Maju salah, mundur pun salah.

Terlepas dari segala hal, ASN adalah mesinnya birokrasi. Maju mundur negeri ini sangat ditentukan oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, adalah kewajiban semua pihak untuk mendukung birokrasi yang sehat serta mendukung terciptanya kinerja ASN yang lebih baik. Amin...YRA

*Tulisan oleh: Erisman Yahya, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Riau dan Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Riau.

Rabu, 12 Juni 2019 - 15:33 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru