Dewan Desak Pemprov Riau Tuntaskan 1,8 Juta Kebun Ilegal

Selasa, 18 Juni 2019 - 06:23 WIB Parlemen

Berita Terkait

Dewan Desak Pemprov Riau Tuntaskan 1,8 Juta Kebun Ilegal Foto: Ist.

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pemprov Riau diminta segera menertibkan 1,8 juta hektar korporasi sawit ilegal di Provinsi Riau. Pasalnya, potensi pajak yang semestinya masuk ke kas Negara justru tidak memperoleh apa-apa karena tidak memiliki ijin resmi.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar menyikapi hasil verifikasi tim KPK atas laporan Pansus DPRD Riau yang menemukan seluas 1,8 juta ha korporasi sawit ilegal, Senin (17/06/19).

"Pertama, kita mendukung 100 persen langkah yang dilakukan KPK.Yang kedua, kita minta kepada Pemprov, kalau kita ingin punya hasil pajak, putihkan mereka ini. Kalau tidak tangkap, buat surat hijaukan kembali. Tanpa itu mereka tidak bayar pajak karena tidak resmi", tegasnya.

Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk menuntaskan masalah ini. Sehingga di Riau tidak ada lagi perambahan hutan dengan dalih masyarakat.

"Kalau pak Gubernur mau, putihkan mereka sampaikan kepada Kementerian LHK, atau jadikan hutan kembali dan tangkap lakukan reboisasi", ucap Ketua DPD Demokrat Riau tersebut.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Riau Masgaul Yunus SH MH mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya memanggil perusahaan-perusahaan yang tak punya ijin tersebut. Satu diantaranya, PT Andika yang konon menguasai lebih 10 ribu hektar kebun sawii ilegal di Sontang Kabupaten Rokan Hulu.

Politisi asal Partai Golkar itu menjelaskan, pembukaan lahan kebun ilegal seluas 1,8 juta hektar ini diduga sudah berlangsung lama. 

Kuat dugaan "mulusnya" perambahan hutan yang disulap menjadi kebun sawit ilegal ini, tidak terlepas dari peran owner perusahaan dengan oknum aparat terkait, ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ada 1 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin.  Hasil verifikasi tim KPK atas laporan Pansus DPRD Riau menemukan seluas 1,8 juta ha korporasi sawit ilegal.

“Dalam catatan kami ada 1.8 juta hektar perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasai masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin," kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru 2 April 2019.

Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan. Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). (fin)

Selasa, 28 Agustus 2019 - 06:23 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru