Warga Ngadu ke Komisi I, Pembangunan Pasar Induk Dibilang Bikin Banjir

Senin, 02 Desember 2019 - 16:23 WIB Parlemen

Berita Terkait

Warga Ngadu ke Komisi I, Pembangunan Pasar Induk Dibilang Bikin Banjir eza/rec

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Tak tahan menghadapi situasi banjir yang diakibatkan Pembangunan Pasar Induk Pekanbaru, sejumlah warga dan Ketua RW 11 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan mengadu ke Komisi I DPRD Pekanbaru, Senin (2/12).

Ketua RW 11, Firdaus mengharapkan langkah cepat, mengingat situasi dilokasi pembangunan Pasar Induk kian memburuk. Pasalnya jalan dan pemukiman sebelumnya tidak pernah menghadapi situasi yang terjadi saat ini, karena sejak pembangunan itu jalan dan rumah jadi banjir.

"Tidak pernah kita menghadapi banjir seperti ini. Dan ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan. Kalau tidak segera diselesaikan, kita takutkan warga habis kesabaran," ucapnya.

Firdaus menduga banjir lebih diakibatkan oleh proses penimbunan yang sedang dilakukan pihak pengembang Pasar Induk.

"Sebelumnya dibatas tembok jalan dan warga ada parit, namun sekarang parit itu ditimbun, ini yang kita sesalkan," benernya.

Firdaus juga menyentil sikap pengembang yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan yang terlihat kotor dan semeraut saat ini.

"Wilayah kita ini dulunya pernah mendapat penghargaan sebagai RW terbersih, namun sekarang tidak sesuai harapan lagi. Di pagar seng batas pembangunan pasar banyak ilalang dan rumput yang mengganggu pemandangan. Makanya hari ini kita putuskan ke DPRD," tegasnya.

Mendapati keluhan warga, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra mengaku akan segera memanggil Disperindag dan pihak pengembang Pasar Induk untuk menindak lanjuti.

"Insya Allah besok kita panggil pihak berkompeten. Karena memang dari tinjauan kita sebelumnya ke lokasi ada dugaan salah pengkajian dalam pembangunan pasar induk," katanya.

Politisi PAN ini juga mengharapkan warga tidak gegabah dalam mengambil sikap untuk menangani persoalan di wilayah mereka.

"Kita minta bersabar, kita pasti akan tindak lanjuti. Namun, memang ada mekanisme yang harus kita jalankan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (Eza)

Senin, 11 November 2019 - 16:23 WIB
Tulis Komentar

0 Komentar

Tulis Komentar

Berita Terbaru