- Tutup TC Kafilah Bengkalis Peserta MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Minta Kafilah Tetap Rutin Berlatih
- Meriahkan Pesta Demokrasi, Bupati Kasmarni Ajak Masyarakat Ke TPS
- Gelar Gemar Siak Berzakat, Baznas Kabupaten Siak Berhasil Kumpulkan Rp 689.77 Juta
- Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 29 Perwira Tinggi TNI
- Peduli Sesama, TNI di Rokan Hulu Riau Bagi-Bagi Takjil Berbuka Puasa
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
- Safari Ramadhan, Bupati Rohil Salurkan Bantuan Operasional Masjid Mujahidin Sungai Nyamuk
- Ikhtiar Berzakat Terus Disosialisasikan, Bupati Alfedri Pimpin Gemar Siak Berzakat
- Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024
- TP PKK Kabupaten Siak dan BRK Syariah Salurkan 120 paket Sembako
- Ketua Umum Dharma Pertiwi Hadiri Pembukaan Jala Craft 2024
- Penuh Berkah, Pj Gubri dan Bupati Kasmarni Safari Ramadhan di Kecamatan Pinggir
- Soal Video Viral Mirip Sekda, Diskominfotiks Rohil Lakukan Koordinasi Dengan Kementrian Kominfo RI
- PM Jepang Lantik Tiga Perwira Remaja TNI Lulusan NDA
- Kisah Perjalanan-Spiritual Para Tokoh: Edisi Muslimah Muallaf Asal Filipina
- Polbeng Kembali Kirim Mahasiswa Kuliah di Jerman
- Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
- Sempena Safari Ramadhan 1445 H, PD Muhammadiyah Siak Kukuhkan Pengurus PCM Kandis
- Pimpin Bujang Kampung, Wabup Husni Merza Ingatkan Para Camat Pantau Harga Sembako di Pasaran
- Mantapkan Kualitas Jelang MTQ Riau, Kesra Bengkalis Lakukan Pembinaan Terpusat
IGI Sebut Jumlah Guru Honorer Jadi Akar Masalah Pendidikan
JAKARYA - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Ramli Rahim mengatakan akar masalah kesejahteraan guru honorer adalah jumlah guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Dengan itu Ramli menyatakan sebenarnya bola permasalahan bukan di Pemerintah Daerah tapi di Pemerintah Pusat.
"Pemerintah daerah sendiri bingung harus melakukan apa. Karena guru mereka yang pensiun tidak ada gantinya. Guru yang diangkat jadi pengawas sekolah, jadi kepala sekolah enggak ada gantinya," tutur Ramli kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12).
Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim pada Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang pada Sabtu (14/12) lalu. Saat itu Nadiem mengatakan persoalan guru honorer ada di tangan Pemda.
Ia mengatakan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia memiliki jumlah guru PNS yang cukup. Pemda dan sekolah harus merekrut guru honorer sebagai tambahan.
Namun perekrutan dilakukan secara asal dan tidak mempertimbangkan kualitas guru. Langkah itulah yang menuai protes dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Ramli berpendapat awal mula permasalahan ini seyogyanya harus dituntaskan pemerintah pusat.
"Memang yang tahu [kondisi] guru itu Pemda. Cuma semua data kan ada di Kemendikbud. Apa gunanya data kalau tidak bisa mengidentifikasi guru PNS berapa, kekurangannya berapa?," tambahnya.
Kurikulum yang padat ikut menambah persoalan. Kata Ramli, kurikulum yang padat jadi salah satu tekanan kepada guru. Dengan jumlah guru yang sedikit ditambah kurikulum yang padat, para pendidik mendapat beban kerja berat.
"Kurikulum dibuat pemerintah pusat, jumlah guru harus dipenuhi, pengangkatan PNS tidak ada, pengganti guru yang pensiun tidak ada. Tapi Pemda disalahkan. Salah besar Pak Nadiem kalau menyalahkan Pemda," ujar Ramli.
Sebelumnya Nadiem mengatakan Kemendikbud masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Mantan bos Gojek itu menuturkan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda.
"Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian," katanya.
Dalam APBN 2019 pemerintah menganggarkan dana pendidikan senilai Rp 492,5 triliun (20% dari APBN senilai Rp 2,461 triliun).
Anggaran ini dibagi menjadi transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 308,4 triliun (62,6%), belanja pemerintah pusat Rp 163,1 triliun (33,1%) dan pembiayaan Rp 21 triliun (4,3%).
(cnnindonesia.com)