Kasat Noki Respons Informasi Narkoba di Medsos, Personel Sisir Lokasi, Dua Orang Positif Narkoba
Kasat Noki Respons Informasi Narkoba di Medsos, Personel Sisir Lokasi, Dua Orang Positif Narkoba
Hukrim
Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Roni Rakmat mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran untuk jalur afirmasi sekolah swasta tersebut dilakukan untuk mengakomodir para calon peserta didik yang berhak mendapat program tersebut.
"Untuk pendaftaran jalur afirmasi sekolah swasta kami perpanjang hingga Rabu (10/7/2024). Karena hingga saat ini total pendaftar baru 700 dari 2.438 kuota yang ada, jadi masih ada kuota yang tersisa," katanya.
Baca Juga:
Dijelaskan Roni, para peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi akan dibiayai oleh Pemprov Riau sampai tamat tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Namun, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kebijakan ini dibuat sebagai upaya Pemprov Riau mengakomodir calon siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK Negeri pada PPDB tahun 2024. Pasalnya daya tampung SMA/SMK negeri di Riau hanya mampu menampung 92.965 siswa atau 76,53 persen dari tamatan SMP sederajat sebanyak 121.475 siswa," kata Roni.
Baca Juga:
Lebih lanjut dikatakannya, calon peserta didik yang bisa mengikuti jalur afirmasi adalah siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri, namun terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidik, atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (DP3KE).
"Namun bagi siswa yang tidak lulus pada PPDB SMA/SMK negeri dan tidak terdaftar di DTKS dan PIP maupun DP3KE bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat tempat siswa berdomisili, atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah," ujarnya.
Selain untuk calon siswa yang tidak lulus PPDB SMA/SMK negeri, jalur afirmasi juga berlaku untuk anak panti asuhan. Mereka mendapat kesempatan yang sama dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau anak panti itu syarat berdomisili di panti yang memiliki izin atau terdata di Dinas Sosial Riau. Kemudian terdaftar di DTKS Dinas Sosial, memiliki Kartu Keluarga yang terdaftar di panti tempat calon siswa berdomisili. Terakhir terdapat surat keterangan warga panti yang diketahui Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat," sebutnya. (mer)
Kasat Noki Respons Informasi Narkoba di Medsos, Personel Sisir Lokasi, Dua Orang Positif Narkoba
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau (TAPAK Riau) mendesak polisi untuk meningkatkan perkara dugaan penyalahgunaan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Inovasi pelayanan pemenuhan gizi bagi peserta didik terus dikembangkan untuk menciptakan pengalaman makan yang l
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi pemer
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT menghadiri Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Hibah Rehab
Pemerintahan
kabarmelayu.com, KAMPAR Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga kekondusifan lingkungan,
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membentuk 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Kedua OPD tersebut yakni D
Pemerintahan
kabarmelayu.com,BANDUNG Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara militer pemakaman Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah di Ta
TNI/Polri
Operasi Sarang Narkoba, Kombes Ronny 18 Bandar dan Kurir Diringkus
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) di aula lantai
Pemerintahan