- Bupati Bengkalis Hadiri HUT Kota Dumai
- STIE Syari'ah Bengkalis Jalin Kerjasama dengan Fatoni University Thailan
- Anggota Koramil 0321-05/RM Goro Bangun Rumah Warga Binaan
- Segini Jumlah Beras untuk Makan Siang Gratis Prabowo
- Ini 5 Pernyataan Ganjar-Mahfud Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih
- Hadiri Peringatan Hari Otda Ke-28, Wabup: Spirit Komitmen Berkelanjutan Bangun Daerah
- Anggota Koramil 0321-05/RM dan MPA Kembali Patroli Karhutla di Pematang Sikek
- Panglima TNI Hadiri Halal Bihalal PP Muhammadiyah di UMJ
- Kemenag Larang Seremoni Keberangkatan Haji Lebih dari 30 Menit, Berikut Ketentuannya
- Ini Formasi CPNS dan PPPK 2024 di 7 Kementerian
- Mantap, 8 Cabang Lomba MTQ Riau Peserta Siak Masuk Final
- Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Terima Sanksi Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR BUMN
- Final MTQ ke-42 Provinsi Riau, Fahmil Putra Bengkalis Raih Juara 1
- Diduga Cemari Lingkungan, Sidak Komisi IV DPRD Pekanbaru ke PT Sumatera Kemasindo Diwarnai Penolakan
- Bupati Kasmarni Minta Kepala Sekolah Fokus dan Optimalkan Kinerja
- Dianggap Tak Guna, Pemerintah Diminta Segera Hapus DMO CPO
- Bukan RI-Vietnam, Ramai Pabrik Pindah dari China ke Negara ASEAN Ini
- Fahmil Putra Bengkalis Melaju Babak Final MTQ Riau di Dumai
- Bupati Alfedri Hadiri Pelepasan Siswa SMK Yamato Tualang
- Dolar Masih di Atas Rp16.200, Siap-Siap Harga Laptop-AC Beterbangan
Pengamat: Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Punya Visi Baru soal Korupsi
istimewa
JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai tidak ada gagasan baru yang lahir dalam debat capres perdana yang mengangkat tema hukum dan korupsi dari kedua pasangan calon baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia pun menyayangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
"Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu," kata Agustinus kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/1).
Senada, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan debat capres perdana pilpres 2019 terkait tema hukum dan korupsi masih belum menampilkan gagasan konkret. Ia mempertanyakan, gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.
"Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya," ucapnya.
Namun begitu, Chudry mengaku ide peningkatan gaji aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi baik. Menurutnya, hal tersebut telah terbukti berhasil.
"Misalnya hakim gajinya sudah 50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. saya kira itu baik," katanya.
(cnnindonesia.com)