Banjir Sumatera: Ada Masalah dalam Tata Kelola Lingkungan

kabarmelayu.comJAKARTA - Banjir yang terjadi di Sumatera memperlihatkan adanya masalah dalam tata kelola lingkungan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun mengakui tentang persoalan tersebut.

Kemenhut menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) dan evaluasi pengelolaan hutan di area terdampak banjir di Sumatera, meski sebagian besar di areal penggunaan lain (APL).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera berada di enam DAS yaitu DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, DAS Krueng Keureto yang didominasi oleh APL.

Baca Juga:

• Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi
• Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak

Hal serupa juga ditemukan di Sumatera Utara dengan DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri dan DAS Garoga dan di Sumatera Barat di DAS DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis.

"Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita juga akan mengevaluasi terhadap pengolahan hutan walaupun tadi sebagian besar adalah di APL yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah," kata Wamen.

Baca Juga:

• Data Sementara Gempa NTT: 14 Meninggal, Ribuan Mengungsi
• Hujan 3 Jam, Jalan Sudirman dan Diponegoro Pekanbaru Tergenang

Pihaknya juga akan melakukan evaluasi dan akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor.

Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah.

Upaya yang ditempuh meliputi identifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan kritis, serta pelaksanaan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas lahan.

Selain itu, pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya, demikian dikutip republika.co.id.

Sebelumnya, viral gelondongan kayu yang turun dari hulu ke hilir saat banjir bandang menerjang di sejumlah wilayah di Sumatera.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

Setidaknya sampai Jumat (28/11) siang, total korban meninggal dunia di Aceh sebanyak enam orang dan sebelas hilang yaitu di Kabupaten Bener Meriah lima orang dilaporkan meninggal dan sembilan hilang, sedangkan longsor di Kabupaten Gayo Lues satu korban meninggal dan dua hilang.

Menurut data BNPB, di Sumatera Utara tercatat 55 orang meninggal dan 45 hilang. Tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu 34 orang meninggal dunia dan 33 orang hilang, Tapanuli Selatan dengan 13 korban meninggal dan tiga hilang, Tapanuli Utara dengan tiga meninggal dan lima hilang, serta satu korban meninggal di Tapanuli. Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan empat korban meninggal dan empat hilang.

Sementara itu, di Sumatera Barat, data terakhir telah ditemukan 21 jenazah di aliran Sungai Batang Anai. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dilakukannya penyisiran oleh tim gabungan.

Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak

Data Sementara Gempa NTT: 14 Meninggal, Ribuan Mengungsi

Hujan 3 Jam, Jalan Sudirman dan Diponegoro Pekanbaru Tergenang

Normalisasi Sungai Sail Dilanjutkan

Abrasi di Desa Sungai Nyiur Inhil, Sejumlah Bangunan Rusak Berat