- Dinas Sosial Bengkalis Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran 12 Rumah di Desa Pamesi
- Said Iqbal Blak-blakan Bongkar Upah Buruh, Sebut Parpol Penguasa
- Usai Dipugar, Bupati Kasmarni Resmikan Kelenteng Tri Dharma Hun Bin Kuan Siak Kecil
- DLH Bengkalis Gelar Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029
- Jelang KTT WWF, Panglima TNI Siapkan Rencana Pengamanan Terpadu
- Bupati Bengkalis Buka Rakor Pleno I TPAKD 2024
- Kepala Bakamla RI Lantik PPPK 2024
- Ketua DPRD Siak Gelar Halal Bihalal bersama Pejabat dan Forkopinda Siak
- Mayjen TNI Rafael Pimpin Sidang Pantukhir Cata TNI-AD
- Wakil Ketua II DPRD Siak Androy Ade Rianda Hadiri Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Siak 2025
- Kepala Daerah Waspadai Kenaikan IPH
- Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Riau Dikukuhkan
- Halal Bi Halal dengan IKAPTK, Bupati Kasmarni Minta Selalu Berinovasi Bangun Negeri
- Stasiun Bakamla Sambas Amankan Nelayan Nakal Pengguna Pukat Harimau
- DPRD Setujui LKPJ Bupati Bengkalis 2023, Kasmarni Ucapkan Terima Kasih
- Pesan Babinsa Kepada Pelajar agar Beradaptasi dengan Perkembangan Teknologi Digital
- Babinsa Koramil 0321-05/RM Tanamkan Nilai-nilai Pancasila kepada Pelajar SMK 1 Rimba Melintang
- Bawaslu Rokan Hilir Laksanakan Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing Rekruitmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024
- Anggota Koramil 0321-05/ RM kembali Lakukan Patroli dan Komsos di wilayah Bangko Jaya
- Siak Raih Peringkat 3 MTQ ke-42 Provinsi Riau di Dumai
Wamen ATR/BPN Bantu Fasilitasi Penyelesaian Lahan Tol Pekanbaru-Bangkinang
istimewa
PEKANBARU - Dari total 40 Km jalan tol Pekanbaru - Bangkinang, saat ini ada 10 Km yang belum bisa dilakukan pembangunan akibat terkendala pengadaan lahan. Dimana 6,5 Km saat ini sedang proses ganti rugi lahan dan 3,5 Km nya berada di kawasan hutan.
Wakil menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meninjau langsung pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang, Senin (21/6/2021) mengatakan, sebagai pemerintah pusat pihaknya akan membantu memfasilitasi kendala yang ada.
"Kami dari pemerintah pusat akan segera menyelesaikan komunikasi antara pihak BPN yang menjadi ujung tombak pengadaan, dan yang memang memiliki hak atas lahan tersebut yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian PU yang melakukan pembangunan," kata Wamen Surya.
Setelah peninjauan tersebut pihaknya akan memfasilitasi semua pihak yang memiliki kewenangan terkait pembangunan jalan tol tersebut. Apalagi pemerintah daerah baik itu gubernur dan bupati sudah sangat mendukung adanya proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan tol itu.
"Intinya akan dilakukan komunikasi yang efektif, jika komunikasi efektif maka akan ketemu solusi-solusi terbaik untuk kelanjutan pembangunan jalan tol ini," sebutnya.
Dijelaskan Wamen Surya, sejak adanya UU Cipta Kerja, ada terobosan-terobosan yang mempermudah proses pengadaan lahan dari perubahan tata ruang.
"Apalagi jalan tol tersebut proyek strategis nasional yang harus digesa," katanya.(MCR)