Fahri Hamzah: Hentikan Aksi Saling Lapor Apalagi Ibu Mega

JAKARTA, kabarmelayu.com - Menanggapi laporan Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman terhadap Presiden ke-6 Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Mabes Polri, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta aksi saling lapor tersebut segera dihentikan.

"Saya mengusulkan saling melapor ini dihentikan apalagi Ibu Mega (yang dilaporkan)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Menurutnya, pandangan Megawati dalam pidatonya di HUT ke-44 tidak untuk disalahpahami, tetapi seharusnya didiskusikan sebagai pemikiran tokoh bangsa, mantan presiden, dan sebagai tokoh nasional.

Baca Juga:

• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka
• Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

"Saya tidak setuju itu dilaporkan. Itu tidak sehat bagi demokrasi kita," ungkapnya.

Terkait hal itu, dia pun menyarankan dan mengusulkan agar kader PDIP terjun untuk membahas pemikiran Megawati dalam pidatonya teraebut supaya menjadi dialektika.

Baca Juga:

• Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan
• 62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7

"Biarlah pikiran Bu Mega adalah renungan beliau yang kita bahas, bukan kita laporkan. Karena semua orang yang berpendapat nanti dilaporkan jadi repot," jelasnya.

Lebih jauh, dia pun meminta Polri menginstropeksi diri dalam penegakkan hukum. Jangan sampai asal menerima laporan namun pada akhirnya ada yang dipidana dan ada yang tidak.

"Itu kan (laporan) hanya kadang-kadang karena perasaan, salah paham, salah tangkap," sebutnya.

Karena itulah dia mengkritik proses hukum terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab terkait dugaan adanya logo palu arit dia uang baru. Hal tersebut, kata dia, bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi Bank Indonesia.

"Cuma ini kan diadu, LSM suruh lapor Habib Rizieq, dan seterusnya nanti sampai di mana ini," imbuhnya.

Jika proses penegakkan hukum seperti itu, lanjut legislator asal NTB itu, masyarakat jadi takut bicara dan mengkritik kesalahan pemerintah.

"Bungkamnya orang bicara, itulah bahaya demokrasi kita. Jangan suka saling lapor," tutupnya.

 

(riaupos.co)

 

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7

Buaya Terkam Warga di Sungai Sendewo Meranti

PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI Usai, dr. Hj. Nadya Isra Miranti Terapkan Nilai-nilai Kebangsaan di Dunia Kesehatan