Terkendala Dana, Pilkada Serentak 10 Daerah di Jawa Barat Terancam Batal

BANDUNG - Pilkada Jawa Barat akan berlangsung pada 2018. Selain memilih gubernur dan wakil gubernur, 16 kabupaten dan kota juga menggelar pemilihan kepala daerahnya. Tapi, pelaksanaan pilkada serentak di 10 kabupaten dan kota di antaranya terancam batal, karena terkendala anggaran.

Sejauh ini, baru anggaran untuk Pilgub Jawa Barat yang sudah aman karena mendapat plot dana dari Pemprov Jawa Barat. Sementara kabupaten dan kota yang sudah dan siap mengucurkan anggaran untuk pilkada serentak baru ada enam daerah.

Keenam daerah itu adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi.

Baca Juga:

• Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi
• Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

"Sisanya, yang 10 kabupaten/kota menurut Bawaslu menjadi hal serius," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto kepada pers di Kota Bandung, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, usulan anggaran untuk Bawaslu di 10 kabupaten dan kota itu belum mampu dipenuhi pemerintah daerah setempat. Mereka hanya menyanggupi sebagian anggaran. Bahkan, jumlah anggaran yang sanggup disediakan pemerintah daerah banyak yang jauh dari usulan.

Baca Juga:

• 62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7
• Buaya Terkam Warga di Sungai Sendewo Meranti

"Kalau tidak ada anggaran (untuk Bawaslu), kita tidak bisa mengawasi. Berarti pilkada serentaknya tidak bisa dijalankan," tegasnya.

Harminus mengatakan, anggaran yang diusulkan Bawaslu ke kabupaten dan kota adalah untuk segala hal terkait kebutuhan pengawasan pilkada serentak. Jika anggaran tidak dipenuhi pemerintah daerah sesuai usulan, maka pengawasan otomatis tidak bisa dilakukan.

"Kalau memang tidak ada anggaran, kita tidak akan tanggung jawab untuk pemilu di 10 daerah itu. Bawaslu tidak punya dana operasional untuk kegiatan pengawasan," cetusnya.

"Pemilu bisa cacat hukum (jika dipaksakan tanpa pengawasan Bawaslu) karena pemilu wajib diawasi Bawaslu. Kalau tidak diawasi, sah apa tidak," tegas Harminus.

Total kebutuhan anggaran pengawasan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai Rp165 miliar lebih. Sementara ketersediaan anggaran di kabupaten/kota baru Rp103 miliar. Masih kurang Rp61,4 miliar lagi.

Berikut 10 kabupaten/kota yang pilkada serentaknya terancam batal:

1. Kabupaten Garut

2. Kabupaten Ciamis

3. Kabupaten Kuningan

4. Kabupaten Cirebon

5. Kabupaten Majalengka

6. Kabupaten Sumedang

7. Kabupaten Purwakarta

8. Kota Sukabumi

9. Kota Cirebon

10. Kota Banjar

(sal/okezone)

Gerebek Pengedar Narkoba, Polresta Pekanbaru Sita 31 Catridge Etomidate dan 40 Pil Ekstasi

Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan

62 Hotspot Masih Terpantau di Riau. Inhil 49, Pelalawan Tersisa 7

Buaya Terkam Warga di Sungai Sendewo Meranti

PPNK Angkatan 73 Lemhannas RI Usai, dr. Hj. Nadya Isra Miranti Terapkan Nilai-nilai Kebangsaan di Dunia Kesehatan

Perkuat Tata Kelola Agribisnis Sawit dan Mitigasi Tipikor, Law Firm Citra Hukum Keadilan Resmi Buka Kantor Perwakilan di Riau