"Terkait dengan gas untuk industri itu masih sangat tinggi. Ini barangkali perlu ada upaya untuk memberikan insentif khusus. Berbentuk regulasi yang bisa jadi kita akan persiapkan nanti dalam Panja (Daya Saing Industri). Untuk kemudian kita upayakan agar betul-betul bisa berdaya saing," kata Hendry kepadaParlementariaDPR RI saat melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang, Jawa Barat, Rabu (27/11/2025).
Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI tengah memiliki Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri untuk memastikan industri dalam negeri mampu bertahan menghadapi persaingan global. Panja tersebut juga akan meninjau dukungan fiskal, pemanfaatan fasilitas kawasan berikat, serta kebijakan yang dapat mendorong ekspor sekaligus menekan impor.
Baca Juga:
Sebagai dukungan bagi sektor industri, saat ini pemerintah menetapkan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan tersebut diupayakan menjadi salah satu instrumen membantu industri strategis.
Namun banyak pelaku usaha menilai skema itu belum memberikan keluwesan. Usulan yang berkembang adalah meninjau ulang HGBT dan memberikan insentif fiskal langsung yang dapat dirasakan industri prioritas secara nyata.
Baca Juga:
Selain memiliki Panja Daya Saing, Komisi VII DPR RI juga tengah meramu RUU Kawasan Industri. Politisi Fraksi PKS ini mengusulkan agar regulasi tersebut dapat mengatur insentif gas bagi perusahaan yang berada di kawasan industri. Ia mengingatkan banyak negara pesaing sudah memberikan fasilitas serupa, sehingga struktur biaya produksi mereka lebih efisien.
"Terutama tentang rancangan undang-undang kawasan industri ini. Agar ada insentif khusus untuk gas industri. Karena beberapa kawasan industri di berbagai negara itu memang sudah sangat efisien dengan harga yang sangat murah," ujar Hendry yang juga merupakan anggota Panja Daya Saing industri.
Sejumlah informasi menunjukkan terdapat 225 perusahaan yang masuk skema HGBT dengan kuota total 693.307 BBTUD. Harga gas bumi ditetapkan sebesar US$ 7 per MMBTU untuk bahan bakar dan US$ 6,5 per MMBTU untuk bahan baku.
Namun dalam implementasinya, industri hanya menerima sekitar 60 persen pasokan dengan harga khusus tersebut. Selebihnya harus membeli gas dengan harga pasar, sehingga manfaat HGBT belum sepenuhnya optimal bagi peningkatan dayasaing.
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri