Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa hingga CSR Industri

kabarmelayu.com,JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan berbasis vokasi dalam bentuk penyediaan beasiswa dan CSR dari perusahaan industri.

Hendry Munief menyoroti bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi makin berkurang. Hal itu disampaikannya melalui keterangan resmi pada Ahad (24/5/2026). Dia mengungkapkan hal itu dapat terlihat dari pengurangan beasiswa bagi para mahasiswa pendidikan vokasi akhir-akhir ini.

Pendidikan vokasi katanya memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia industri. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari beasiswa hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Baca Juga:

• PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

"Saat melakukan kunjungan ke Akademi Komunitas (AK) Tekstil Solo beberapa hari lalu ternyata beasiswa mahasiswa yang sudah tidak ada lagi. Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci." ujarnya.

Dorong Penguatan Beasiswa KIP dan PIP

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru
• Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Hendry Munief juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program beasiswa pendidikan vokasi, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan minat generasi muda dalam memilih jalur pendidikan vokasi.

Dengan adanya dukungan beasiswa, diharapkan akses pendidikan vokasi semakin terbuka luas bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

"Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi," katanya.

CSR Industri Harus Dukung Pendidikan
Selain itu, Hendry turut mendorong Kementerian Perindustrian agar mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku industri ke sektor pendidikan vokasi. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan praktik, bantuan beasiswa, hingga jaminan kerja bagi lulusan.

"CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum, tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja," tegasnya.

Pendidikan Vokasi Jadi Kunci Daya Saing
Hendry menambahkan, penguatan pendidikan vokasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem vokasi yang kuat dan berkelanjutan.

"Kalau kita serius membangun pendidikan vokasi, maka kita sedang menyiapkan masa depan tenaga kerja Indonesia yang lebih kompetitif," pungkasnya.

Riau Punya Potensi Besar Kembangkan Vokasi
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau, Hendry menilai provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya sektor industri yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, keberadaan industri di Riau dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pendidikan vokasi, baik melalui program pelatihan, penyediaan alat praktik, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul," jelasnya.

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia