SNI Bukan Sekedar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

kabarmelayu.com,JABAR – Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) menegaskan pentingnya menjadikan SNI sebagai instrumen kedaulatan negara, bukan sekadar sertifikasi administratif.

Penegasan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA selaku anggota Panitia Kerja (Panja) Standarisasi Nasional Indonesia ( SNI) saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama Anggota panja lainnya ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik di Provinsi Jawa Barat, Senin (25/6/2026).

Dalam agenda tersebut, Hendry Munief menilai penguasaan standar merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan global. Negara yang menguasai standar produk, dinilai akan lebih mudah mengendalikan pasar.

Baca Juga:

• Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia
• BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

"SNI harus kita dorong menjadi instrumen kedaulatan. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna standar global, tetapi harus menjadi penentu," tegas anggota Komisi VII DPR RI.

Hendry Munief juga menyoroti kebijakan harmonisasi SNI dengan standar internasional seperti ISO dan IEC. Kebijakan ini dinilai membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global.

Baca Juga:

• RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata
• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Namun, di sisi lain, DPR mengingatkan adanya risiko jika industri dalam negeri belum siap bersaing. Harmonisasi tanpa penguatan sektor industri dapat memperbesar masuknya produk impor ke pasar domestik.

"Harmonisasi SNI adalah peluang ekspor, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika industri kita belum kuat," ujarnya.

Karena itu, dia mendorong penerapan kebijakan perlindungan seperti Technical Barriers to Trade (TBT) guna menjaga pasar dalam negeri dari serbuan produk berkualitas rendah.

Dorong Pemerataan Infrastruktur Industri

Selain membahas standardisasi, Komisi VII DPR RI juga mendorong pemerataan infrastruktur industri, khususnya pembangunan laboratorium pengujian di luar Pulau Jawa.

Provinsi Riau sebagai pusat industri dan laboratorium rujukan di Sumatera, mengingat kekuatan sektor sawit, migas, dan pelabuhan ekspor.

Saat ini, keterbatasan fasilitas membuat pelaku industri di daerah masih bergantung pada pengujian di Pulau Jawa, yang berdampak pada tingginya biaya produksi.

"Pembangunan laboratorium di daerah seperti Riau sangat penting untuk efisiensi dan peningkatan daya saing industri. Kita mendapatkan informasi banyak daerah masih sifatnya laboratorium, bukan balai besar yang mampu melayani semua sektor industri. Kita berharap pemerintah segera memberi atensi atas hal ini." ungkapnya.

Komitmen Lindungi Industri Nasional.

Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan SNI harus berpihak pada kepentingan nasional, termasuk melalui penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pembangunan infrastruktur pendukung, serta perlindungan terhadap industri lokal.

"Standardisasi tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi alat untuk memperkuat industri nasional," tegas Hendry Munief lagi.

Kunjungan kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI di Jawa Barat menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan standardisasi nasional.

SNI kini tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

RUU Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Ekosistem Kendaraan Listrik Didorong Tak Berhenti di Pabrik