Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

kabarmelayu.com,PEKANBARU - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Syahrul Aidi Maazat, meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mengalami penurunan tajam. Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa karena kapasitas industri dalam negeri saat ini belum mampu menyerap seluruh produksi petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul Aidi pada Ahad (23/8/2026). Menurutnya, persoalan harga kelapa di Inhil harus segera ditangani karena menyangkut kehidupan masyarakat yang bergantung pada komoditas perkebunan tersebut.

Syahrul Aidi mengatakan, salah satu persoalan utama yang menyebabkan harga kelapa anjlok adalah ketidakseimbangan antara produksi dengan kemampuan penyerapan industri dalam negeri.

Baca Juga:

• PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Inhil memiliki produksi kelapa yang sangat besar, mencapai sekitar 6,95 juta butir per hari. Namun, kemampuan industri dalam negeri disebut baru mampu menampung sekitar 2 juta butir per hari.

Artinya, terdapat jutaan butir kelapa yang belum terserap secara optimal. Ketika produksi tinggi sementara kapasitas industri terbatas, kelapa akhirnya menumpuk di tingkat masyarakat dan membuat posisi petani semakin lemah dalam menentukan harga jual.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru
• 700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Menurut Syahrul Aidi, pemerintah memang perlu mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, kebijakan hilirisasi harus berjalan seiring dengan kesiapan industri pengolahan dalam negeri.

"Kalau produksi 6,95 juta itu bisa terserap dengan sempurna, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, tentu harga akan lebih baik dan petani akan mendapatkan keuntungan. Jangan sampai karena kebijakan hilirisasi sementara industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi, kelapa justru menumpuk di masyarakat," tegas Syahrul Aidi.

Karena itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali berbagai kebijakan yang menghambat ekspor kelapa. Menurutnya, ekspor masih menjadi salah satu solusi penting untuk menyerap produksi petani selama kapasitas industri pengolahan dalam negeri belum mampu menampung seluruh hasil produksi.

Syahrul Aidi menilai tidak tepat jika akses ekspor diperketat sementara industri domestik belum memiliki kemampuan untuk menyerap produksi kelapa secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara agenda hilirisasi dan kebutuhan pasar petani. Hilirisasi tetap harus dilanjutkan, tetapi jangan sampai dalam prosesnya justru menyebabkan hasil panen petani tidak terserap.

"Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik untuk hilirisasi justru membuat petani menjadi korban karena hasil produksinya tidak terserap. Hilirisasi harus berjalan, tetapi pasar ekspor juga harus tetap menjadi bagian dari solusi selama kapasitas industri dalam negeri belum mencukupi," ujar Syahrul Aidi.

Ia menyebut apabila produksi kelapa dapat terserap secara optimal, baik oleh pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, harga di tingkat petani berpotensi kembali meningkat. Bahkan, dengan kondisi penyerapan yang sempurna, harga kelapa dapat mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut tentu akan jauh lebih menguntungkan petani dibandingkan harga saat ini yang mengalami tekanan akibat terbatasnya penyerapan.

Syahrul Aidi juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Inhil. Tambahan kapasitas pengolahan dinilai sangat dibutuhkan mengingat produksi kelapa Inhil yang mencapai jutaan butir setiap hari.

Namun, sambil menunggu pembangunan dan peningkatan kapasitas industri tersebut, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menjaga harga dan memastikan hasil panen petani tetap memiliki pasar.

Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan pabrik sebagai solusi jangka panjang. Dalam kondisi saat ini, akses terhadap pasar ekspor tetap diperlukan untuk menampung produksi yang belum mampu diserap industri domestik.

"Yang paling penting sekarang adalah bagaimana produksi petani terserap. Kalau industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 2 juta dari 6,95 juta produksi, maka sisanya harus memiliki akses pasar. Jangan sampai kelapa menumpuk dan akhirnya harga jatuh," kata Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangan kelapa sekaligus mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di tingkat petani.

Menurutnya, potensi kelapa Inhil sangat besar dan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Riau maupun nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara hilirisasi, kapasitas industri dalam negeri, akses ekspor dan perlindungan harga petani.

Dengan penyerapan yang lebih optimal, baik melalui industri domestik maupun pasar ekspor, Syahrul Aidi meyakini petani kelapa Inhil dapat memperoleh harga yang lebih baik sekaligus mendapatkan manfaat lebih besar dari potensi komoditas kelapa yang dimiliki daerah tersebut.

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB