Pemko Pekanbaru Buka Asesmen Camat dan Lurah

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai membuka asesmen untuk jabatan Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru. Seleksi untuk jabatan tersebut telah diumumkan melalui surat No.04/PANSEL-JAB/IX/2025.

Wali Kota Agung Nugroho menegaskan seleksi terbuka tersebut berlangsung secara transparan, adil, objektif, dan berbasis kompetensi.

Akan tetapi Walikota menegaskan pihaknya hanya mencari figur ASN yang benar-benar mampu bekerja menerjemahkan program Walikota dalam pelayanan masyarakat Pekanbaru.

Baca Juga:

• MTQ Kelurahan Sekip Bergulir, Lahirnya Generasi Qurani ‎
• Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September

"Kami mencari pejabat yang bisa bekerja, bukan yang hanya sekedar menduduki jabatan saja," tegas Walikota Agung Nugroho, Senin (29/9/2025).

Hal ini karena camat dan lurah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola wilayah seperti dalam hal urusan administrasi kependudukan, keamanan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu camat dan lurah haruslah sosok yang mampu membangun kedekatan dengan masyarakatnya.

Baca Juga:

• Lantik 83 Pejabat Siak, Bupati Afni: Jangan Cari Muka, Promosi Berdasarkan Kinerja
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

"Saya jamin seleksi ini berlangsung transparan, tentu pejabat yang terpilih sesuai standar pelayanan dan kinerja," katanya lagi.

Ia berpesan camat dan lurah hasil seleksi mampu mengaktifkan berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari poskamling, posyandu, RT/RW, hingga pengajian dan olahraga rakyat.

MTQ Kelurahan Sekip Bergulir, Lahirnya Generasi Qurani ‎

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September

Lantik 83 Pejabat Siak, Bupati Afni: Jangan Cari Muka, Promosi Berdasarkan Kinerja

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Syarat Beasiswa Pemko Pekanbaru 2027 Tambahkan Indikator Akreditasi Perguruan Tinggi

Wawako Pekanbaru Temui Hendry Munief di DPR RI, Minta Perjuangkan Hibah Aset Pemerintah Pusat