Bupati Bistamam Siap Optimalkan PAD Rohil Sektor Pajak

kabarmelayu.com,ROHIL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan secara langsung data tunggakan Wajib Pajak (WP) tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil). Langkah strategis ini dilakukan untuk membangun sinergi kuat demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Acara penyerahan data tersebut berlangsung di Mes Pemda Rohil, Jalan Perwira, Bagansiapiapi. Data diserahkan secara langsung oleh Plt. Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., dan diterima langsung oleh Bupati Rohil, H. Bistamam.

Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan permohonan maaf dari Plt. Gubernur Riau, S.F. Hariyanto, yang tidak bisa hadir langsung karena menghadiri agenda Hari Bhayangkara bersama Kapolda Riau. Syahrial menjelaskan bahwa penyerahan data ini merupakan bagian dari safari Pemprov Riau ke seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca Juga:

• Tim Gabungan Berhasil Padamkan Api Karhutla di Kawasan Taman Nasional Zamrud
• Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September

"Saat ini rezim perimbangan keuangan telah berganti menjadi hubungan keuangan berdasarkan Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Artinya, Pemprov dan Pemkab harus membangun sinergi dan kolaborasi erat karena objek pajak ini sangat bersinggungan langsung dengan kewenangan di daerah," ujar Syahrial.

Ia menambahkan, melalui sistem opsen pajak saat ini, Pemkab Rohil langsung mendapatkan hak sebesar 66% dari setiap penerimaan pajak per hari yang diterima oleh pemerintah provinsi.

Baca Juga:

• Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan
• Pemadaman dan Pendinginan Karhutla di Kerumutan Terus Dilakukan, Titik Api Berkurang

Berdasarkan perhitungan tahun 2025, Rohil sangat diuntungkan karena potensi bagi hasilnya meningkat dari Rp55 miliar menjadi Rp67 miliar. Syahrial Abdi memaparkan data rekapitulasi tunggakan kendaraan bermotor di Kabupaten Rokan Hilir yang mencatat total 121.798 unit kendaraan menunggak dengan nilai total mencapai lebih dari Rp. 32 miliar.

Rinciannya adalah: • Sepeda Motor : 110.340 unit (Tunggakan ± Rp.15 Miliar) • Mobil Pribadi: 11.458 unit (Tunggakan ± Rp. 16 Miliar) • Mobil Penumpang: 3.914 unit (Tunggakan ± Rp. 6,5 Miliar) • Mobil Bus: 108 unit (Tunggakan ± Rp. 60 Juta) • Mobil Barang: 7.333 unit (Tunggakan ± Rp. 9,6 Miliar) • Kendaraan Khusus: 104 unit (Tunggakan ± Rp. 38 Juta) Secara keseluruhan, total kendaraan di Provinsi Riau mencapai 4,1 juta unit, di mana 271.865 unit di antaranya berada di Kabupaten Rokan Hilir.

Pemprov Riau juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional di wilayah Rohil yang plat nomornya masih terdaftar di luar daerah (seperti Pekanbaru atau Sumatera Utara/BK), sehingga merugikan potensi pendapatan daerah Rohil sendiri.

Bupati Rohil, H. Bistamam, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekdaprov Riau beserta jajaran Bapenda Riau atas penyerahan data konkret ini.

"Data ini sangat berharga bagi kami untuk melakukan pemetaan dan langkah strategis ke depan. Pajak adalah urat nadi pembangunan. Tanpa optimalisasi pajak, pembangunan di daerah kita tentu akan terhambat," tegas Bupati Bistamam.

Sebagai langkah nyata, Bupati Rohil mengumumkan telah menandatangani Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rohil untuk taat membayar pajak kendaraan bermotornya. ASN diharapkan menjadi contoh dan pelopor utama tertib pajak bagi masyarakat luas.

Bupati memaparkan realisasi dana bagi hasil pajak yang diterima Rohil dari Pemprov Riau: • Tahun 2025: PKB sebesar Rp. 35,53 Miliar dan BBNKB sebesar Rp. 32,05 Miliar. • Tahun 2026: PKB sebesar Rp. 16,29 Miliar dan BBNKB sebesar Rp. 16,40 Miliar.

"Penyumbang terbesar sejauh ini adalah kendaraan roda dua. Namun, angka yang kita terima saat ini baru merepresentasikan sekitar 30% dari total objek pajak yang ada. Artinya, masih ada potensi 70% yang belum tergarap atau menunggak. Ini tantangan sekaligus peluang besar bagi kita untuk bergerak cepat lewat sosialisasi, penegakan aturan, maupun inovasi pelayanan," tambah Bistamam.
Menanggapi tantangan fiskal daerah, Pemprov Riau mendorong Rohil untuk meniru inovasi daerah lain, seperti Pekanbaru yang melibatkan kader PKK hingga ke desa-desa untuk penagihan aktif, atau Kampar yang sudah menerapkan 100% digitalisasi pembayaran lewat e-commerce.

Diharapkan ke depan masyarakat Rohil bisa membayar pajak secara online tanpa harus mengantre di Samsat. Turut hadir dalam acara ini dari jajaran Pemprov Riau Kepala Bapenda Riau Ninno Wastikasari, SE, M.Si., Kadis Pariwisata Riau H. Tekat Parbatas Setia Dewa, ST, MT, serta perwakilan BPKAD Riau.

Sementara dari jajaran Pemkab Rohil tampak hadir Sekda Rohil Fauzi Efrizal, Asisten 1 Rahmatul Zamri, Kepala Bapenda Rohil Ferry H. Parya, Kepala BKPSDM Rohil Yulisma, dan Inspektur Daerah Rohil Sarman Syahroni.

Tim Gabungan Berhasil Padamkan Api Karhutla di Kawasan Taman Nasional Zamrud

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan

Pemadaman dan Pendinginan Karhutla di Kerumutan Terus Dilakukan, Titik Api Berkurang

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan

Kapolres Pelalawan Bersama Wakil Bupati Padamkan Karhutla di Teluk Binjai