Bapenda Rohul Optimalkan Potensi Penerimaan PBB P2

PS.PENGARAIAN, kabarmelayu.com- Potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 16

kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu cukup besar.

Untuk mengoptimalkan pencapaian PAD sektor PBB P2 tahun ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rohul bersama 6 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan kecamatan yang telah terbentuk.

Baca Juga:

• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG
• Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Menggencarkan pelaksanaan sosialisasi ditengah masyarakat terhadap kewajiban dari wajib pajak  membayar PBB P2 serta jemput bola dipedesaan dalam menggarap potensi objek pajak yang selama ini belum dilakukan.

Plt Kepala Bapenda Rohul Jaharuddin SP MM melalui Sekretarisnya Suharman Nasution kepada wartawan, Rabu (15/3) menyebutkan, dengan memfungsikan UPTB kecamatan serta kerjasama seluruh instansi terkait, yakni melibatkan aparat desa, Kepala Desa, BPD, Lurah, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se Rohul.

Baca Juga:

• Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla
• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Maka diharapkan, memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB P2 di Rohul. Karena dengan berdirinya UPTB Kecamatan, masyarakat atau wajib pajak bisa mengurus seluruh pajak daerah, tanpa harus ke ibukota Kabupaten Rohul, Pasir Pengaraian.

Mantan Camat Bangun Purba itu mengaku, pemerintah daerah pada tahun ini, telah menetapkan target penerimaan PAD dari sektor PBB P2 se Rohul sebesar Rp14.250.000.000. Sementara target PAD PBB P2 Rohul tahun 2016 sekitar Rp11,75 miliar.

Tentunya agar tercapainya target PAD PBB P2 tersebut, Suharman mengaku optimis, bila 6 UPTB Kecamatan yakni Rambah, Kepenuhan, Tambusai, Tandun, Kunto Darussalam serta adanya kerjasama perangkat desa, kepala desa (Kades), BPD, Lurah dan Camat se Rohul untuk mensosialisasikan kewajiban masyarakat untuk membayar PBB P2.

Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB P2. Tentunya dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2, makan realisasi PAD PBB P2 bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Mantan Kabag Humas Setda Rohul itu mengatakan, peran kepala desa sangat besar dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P2. Selain, pemerintah desa sebagai ujung tombak untuk mendongkrak PAD sektor PBB P2.

"Pemerintah daerah memotivasi pemerintah desa dengan memberikan dana bagi hasil penerimaan PBB P2, yakni 70 persen dikembalikan ke desa, sisanya 30 persen ke kas daerah. Dengan optimalnya penerimaan PBB P2, maka akan berdampak besar terhadap pembangunan di desa. Karena dana bagi hasil PBB P2 itu akan masuk kedalam Kas desa," tuturnya.

Pembagian dana hasil PBB P2 itu, tidal lain sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohul terhadap pembangunan desa dan memotivasi para kepala desa dan perangkatnya untuk menggali potensi PBB P2 di wilayah kerjanya.

Karena itu, Suharman menghimbau kepada Kepala Desa beserta perangkat, BPD dan Lurah se Rohul untuk dapat melakukan pendataan potensi PBB P2 di wilayah kerjanya yang belum tergarap. Selain melakukan akurasi data wajib pajak, karena masih banyak lahan perkebunan sawit dan karet milik masyarakat yang belum terdaftar.

Dia menilai, saat ini masih rendahnya kesadaran dari sejumlah masyarakat untuk membayar PBB P2 yang sudah menjadi kewajiban dari wajib pajak untuk membayarnya. Tentunya dengan membaiknya prekonomian masyarakat Rohul, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi peningkatan PAD sektor PBB P2 di Rohul. (adv/hum)

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah