Rabu, 18 November 2026 WIB

Diskominfo dan Dishub Tandatangani MoU Datun Dengan Kejaksaan Inhil

Harijal - Kamis, 07 September 2017 21:12 WIB
Diskominfo dan Dishub Tandatangani MoU Datun Dengan Kejaksaan Inhil
Diskominfo Inhil
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Komunikasi Persandian dan Statistik saat penyerahan berkas kepada Kejaksaan Inhil.

TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Agar tidak menyalahi aturan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informasi Persandian Dan Statistik (DiskominfoPS) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) Perdata Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Rabu (6/9/2017).

Hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Inhil Lulus Mustofa SH,MH, Kepala Dinas Kominfo-PS Drs M Thaher MM, Kepala Dinas Perhubungan Wiryadi S.Sos,M.Si, Kasi Datun Kejari Inhil, beberapa Kabid serta kasi dari DiskominfoPs dan Dinas Perhubungan kabupaten Inhil.

Kajari Inhil Lulus Mustofa meminta Dinas KominfoPs dan Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar dapat berkordinasi dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengambil kebijakan.

Baca Juga:

"Saya meminta dua Dinas ini selalu berkoordinasi dan berdiskusi dengan kejakssan sehingga meminimalisir kesalahan dalam mengambil kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing," ujar Kajari.

Lulus Mustofa juga mengharapkan Kepada Dinas KominfoPs dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir agar ke depannya saling terbuka karna banyak tugas yang harus dibenahi bersama-sama.

Baca Juga:

"Ada banyak tugas yang harus dibenahi secara bersama antara Kejaksaan dan instansi pemerintah seperti DiskominfoPs dan Dinas Perhubungan maka dari itu diperlukan keterbukaan dan saling koordinasi," ucapnya.

Kepala Dis KominfoPs Inhil M Thaher mengatakan, tujuan dilaksanakannya penandatanganan MoU dengan Kejari Inhil ini adalah dalam rangka pendampingan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DinskominfoPs.

"Apabila kami menghadapi benturan, halangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kami akan berkordinasi dan berkonsultasi serta meminta pandangan hukum dari Kejaksaan Negeri, sehingga apa yang akan kami lakukan tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum," sebut Thaher.

Thaher berharap dengan adanya MoU ini apa yang sudah menjadi tugas dalam pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menjadi leading sektor DiskominfoPs dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan koridor hukum di Indonesia. (afs)

SHARE:
beritaTerkait
Bupati Inhil Serahkan 274 Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Magrib Mengaji, 534 Nelayan Turut Terlindungi
Dilantik Kapolda, AKBP Rooy Noor Jabat Kapolres Kuansing
Pemko Gandeng BWSS Tangani Banjir Tepian Sungai Siak Pekanbaru
Kasus Perdagangan Orang, Seorang Wanita di Kampar Ditangkap
Apresiasi Smansa Festival, Hendry Munief Dorong Sekolah Cetak Wirausaha Muda dan Pelaku Ekraf
Personel Gabungan Tertibkan Bangunan Liar di Air Hitam Pekanbaru
komentar
beritaTerbaru