Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, kini memasuki fase dilematis. Masa kritis tersebut ditenggarai minimya sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor penerimaan. Imbasnya, anggaran belanja daerah, kini tidak bisa diandalkan lagi untuk pembangunan atau kegiatan yang dinilai tidak prioritas.
Penegasan ini diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syarial Abdi, AP, MSi kepada awak media saat ditemui di kantornya, Kamis (1/2/2018) pagi.
Menurutnya, kendati APBD Riau tahun 2018, senilai Rp.10,091 triliun tengah disahkan, pihak pemrov Riau sendiri, tidak serta merta bisa menghabiskan anggaran tersebut secara menyeluruh.
Baca Juga:
"Karena hal tersebut sudah tertuang didalam peraturan Mendagri dan Menteri Keuangan tentang pengelolaan anggaran daerah yang sifatnya mengikat. Dimana daerah bisa mengelola keuangan sesuai kemampuan penerimaan daerah yang sudah terukur dan melengkapi syarat adminstratif yang lengkap," ujar Syahrial Abdi menjelaskan.
Mantan Pj Bupati Kampar ini juga menyebutkan terkait adanya kebijakan Permendagri No 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan peraturan menteri keuangan No 19 tentang bagi hasil tentang rincian kurang bayar DBH menurut Provinsi, Kabupaten, Kota yang dialokasikan dalam APBN 2017 serta PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai.
Baca Juga:
Dijelaskannya, dengan adanya aturan dan ketentuan tersebut, diharapkan kepada para OPD atau Satker Pemrov Riau, setiap melakukan kegiatan belanja langsung (BL) atau Belanja Tidak Langsung (BTL) benar-benar dilakukan secara prioritas dan tepat sasaran, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan sesuai dengan peruntukan yang jelas.
Tak sampai disitu, lanjut Syarial Abdi, ketika OPD atau Satker melakukan pengajuan pencairan dana atau surat perintah membayar (SPM), para OPD dan Satker harus benar-benar melewati proses administrasi yang benar, dengan mengikuti sistim pembayaran secara non tunai yang terlebih dahulu melampirkan laporan pertanggungjawaban, kemajuan fisik dan dukumen lengkap pengajuan pembayaran secara sistematis.
"Tanpa melewati proses adminstrasi tersebut, para OPD atau Satker tidak akan dibenarkan secara langsung mencairkan dana atau pengajuan SPM bisa direalisasikan pencairan atau pembayarannya," pungkas Syarial Abdi.
Terkait hal itu, pihaknya saat ini tengah gencar melakukan roadshow ke kantor OPD atau Satker yang ada di Pemrov Riau, agar menerapkan sistim pengelolaan anggaran dengan baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat diterapkan di daerah, termasuk pemprov Riau atau kabupaten kota lainnya.
"Dengan adanya aturan Permendagri dan Kemenkeu tersebut, saat ini kita gencar melakukan penerapannya kepada para OPD dan Satker yang ada di Pemrov Riau," papar mantan Kadistamben Riau ini seraya menyebutkan beberapa Dinas dan Badan yang akan dilakukan roadshow kepada OPD dan satker lainnya untuk melakukan penerapan pengelolaan anggaran tersebut. (ars)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan