Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY hadiri acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Selasa (12/3/2018) di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru.
Kegiatan yang dilaksanakan Badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, merupakan kesepakatan Kepala Daerah dalam pengelolaan anggaran keuangan, sehingga terciptanya Pemerintahan Daerah yang bebas korupsi.
Usai mengkuiti Monev, Sekda H Bustami HY mengatakan Monev Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi ini merupakan langkah pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah dari penyalahgunaan kebijakan maupun implementasi sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:
"Kami sangat mendukung penuh Monev yang ditaja KPK ini, Guna mendorong perbaikan tata kelola Pemerintahan baik di bidang administrasi, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkalis ini, KPK akan membangun system aplikasi pencegahan korupsi yang kuat antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen pemerintah yang akuntabel dan transparan.
Baca Juga:
Kegiatan yang dilaksanakan KPK ini menekankan kepada Kepala Daerah agar memiliki integritas yang tinggi, Penguatan dan peningkatan APIP sesuai dengan aspek anggaran dan aspek SDM, penerapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai beban kerja dan tingkat kesejahteraan Pegawai, pembenahan aset daerah dan hindari jual beli jabatan, jelasnya.
"KPK sangat cermat dalam mengawasi sektor-sektor strategis yang rawan korupsi, kami berharap nantinya pejabat yang ada di Bengkalis untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan, dan sumber dana. Apalagi yang bersumber dari APBD," tutupnya.
Turut Hadir, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Jondi Indra Bustian, Plt Kepala Inspektur, Suparjo, Kepala Dinas Pendapatan Dearh, Imam Hakim, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Aulia.***
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan