Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
BANGKINANG, kabarmelayu.com - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) salah satu Dinas yang mendapatkan penerangan Hukum dan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Kampar terkait TP4D.
"Ini merupakan keberuntungan bagi Dinas PUPR Kabupaten Kampar karena mendapat pencerahan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) Daerah Kabupaten Kampar."
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar Ir. Afdal ST, MT saat memberikan arahan dalam menyambut kedatangan Tim TP4D Kabupaten Kampar yang diadakan di Ruang Rapat Dinas pada Rabu (14/3).
Penyuluhan ini langsung dilakukan oleh Ketua TP4D Kabupaten Kampar Devitra Romiza, SH, MH dan didampingi oleh Sunardi, SH menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak adanya keraguan maupun ketakutan dalam pelaksnaan kegiatan atau proyek” Kata Afdal yang didampingi oleh Sekretaris PUPR Muhammad Khatim dan seluruh Kabid, PPK maupun pengelola keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kampar.
Sementara itu Ketua TP4D yang menjadi narasumber yang juga merupakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kampar tersebut menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang menyebabkan dapat tersandung dengan persoalan hukum, oleh sebab itulah kita hadir disini agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Inilah tugas TP4D Kampar, kita siap untuk memberikan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," Kata Devitra lagi.
Sementara Sekretaris Sunardi, SH, yang juga menjabat jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kampar menyampaikan bahwa banyak dari pelaksanan maupun pengelola keunagan dirasuki dengan kegauan-keraguan dalam menjalan program pembangunan maupun proyek-proyek, namun dengan adanya penyuluhan ini apa yang dihadapi oleh PPK dan bendahara maupun pelaksanaan pembangunan dapat dihilangkan, disinilah kita hadir untuk menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan” Tambah Sunardi lagi yang didampingi oleh Eka Mulya Putra anggota TP4D Kampar.
Pada kesempatan tersebut dilakukan Tanya jawab terkait pelaksanaan pembangunan dan pengelola keuangan dengan tim TP4D Kabupaten Kampar. (rls)
Baca Juga:
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan