Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pelaksanaan Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, yang seyogyanya telah berlangsung pada April 2018 ini, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, Perusahaan pemenang lelang proyek oleh LPSE Pekanbaru, ternyata masuk dalam daftar hitam (Black list). Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru, A Saat, di ruang kerjanya, Kamis (12/4).
Dikatakan A Saat, sebelumnya, perusahaan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan interior gedung utama dengan nilai Rp.30 miliar sudah tahap penyusunan kontrak kerja. Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung B 2,3,4,5 dan 6. Tapi ditengah proses tersebut, datang surat dari Pemkab Indragiri Hilir yang menyatakan perusahaan tersebut masuk daftar hitam (black list). Sehingga sesuai dengan peraturan, sebelum masa berlaku black list habis, maka perusahaan tersebut tidak berhak melaksanakan proyek atau pekerjaan dari pemerintah, ujarnya.
"Atas dasar itulah, kita akan membatalkan kontrak kerja dengan perusahaan tersebut," terang Saat.
Baca Juga:
Ditanya, apakah telah dilakukan pemutusan kerja. Dan langkah selanjutnya oleh pihak PUPR. Menurut Plt. Kadis PUPR, pemutusan kontrak kerja tengah dalam proses, dan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada pihak perusahaan. Sementara untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan mengajukan ke Lembaga Pengadaan Sistim Elektronik (LPSE) untuk dilakukan lelang ulang, kata Saat lagi.
Ditambahkan Plt. Kadis PUPR ini, untuk pelaksanaan pekerjaan gedung lain, untuk saat ini tidak ada masalah. Tinggal pembuatan kontrak kerja. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pekerjaan dilapangan sudah dimulai," sebutnya.
Baca Juga:
Kendati demikian, kata Saat, pihaknya akan berupaya maksimal untuk menggesa pelaksanaan pekerjaan di lapangan, agar gedung tersebut bisa difungsikan dalam tahun 2018 ini, sebagaimana yang ditargetkan Walikota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST,MT. "Artinya, dalam tahun 2018, Pemko Pekanbaru akan berkantor disana," pungkasnya.(jsn)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan