Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
BENGKALIS, kabarmelayu.com - Terkait dengan persoalan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sebanyak 68 orang, Dinas Kesehatan Bengkalis sudah berusaha mencarikan solusi. Salah satunya menyurati pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada November 2017 lalu.
"Kami tidak tinggal diam. Kami terus berupaya mencarikan solusi terbaik bagi teman-teman bidan PTT. Kami masih menunggu jawaban dari BKN," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Supardi, Selasa 8 Mei 2018.
Sebelumnya, sehari pasca penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), tepatnya pada 20 September 2017, Dinas Kesehatan Bengkalis langsung menerbitkan Surat Perintah Melaksana Tugas (SPMT).
Baca Juga:
"Pertimbangan penerbitan SPMT itu adalah SK CPNS dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bengkalis," jelas Supardi.
Untuk diketahui, jumlah Bidan PTT Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sebanyak 77 orang. Dari jumlah itu sebanyak 68 orang lulus CPNS. Sedangkan 9 orang tidak lulus karena melewati batas umur yang dipersyaratkan.
Baca Juga:
Khusus untuk Bidan PTT yang dinyatakan lulus seleksi, imbuhnya, sesuai Surat Kepala Biro Umum Kemenkes RI No. UM.03.01/4/587/2017, tanggal 24 Februari 2017, gaji terakhir dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan bulan Februari 2017.
Akan tetapi, para Bidan PTT yang dinyatakan lulus seleksi tersebut masih tetap melaksanakan tugas, walaupun sudah menerima Surat Pemberhentian Pembayaran Gaji.
Mengapa gaji dari bulan Mei hingga September 2017, tidak dibayarkan sebagaimana tuntutan para CPNS?
Terkait dengan itu, Supardi mengatakan, pihaknya tidak ada niat sedikitpun untuk "menzalimi" mereka. Namun berupaya mencarikan regulasi, agar tidak timbul persoalan di kemudian hari.
"Mengingat niat baik saja, tidak cukup, jika tidak dilandasi dengan regulasi. Sebab jika merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan CPNS, maka pembayaran gaji setalah SMPT, yakni terhitung 1 Oktober 2017," terang Supardi
Lebih lanjut Supardi minta kepada bidan CPNS untuk tetap bersabar dan menjalankan tugas memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.***
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan