Kamis, 19 November 2026 WIB

Dianggap Lemah, Perda Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Perlu Direvisi

Harijal - Sabtu, 25 Agustus 2018 11:49 WIB
Dianggap Lemah, Perda Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Perlu Direvisi
Datuk Pandak Kenegerian Bangkinang

KAMPAR, kabarmelayu.com - Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 1999 tentang tanah ulayat dianggap lemah, perlu direvisi.

Hal iti disampaikan oleh Datuk Pandak Kenegerian Bangkinang saat acara lokakarya masalah adat di aula Bapedda Kampar, Jum'at (24/8/2018).

Dikatakan, 80 persen ulayatnya dikuasai oleh perusahaan. Saat terjadi konflik, pernah dirinya berurusan dengan pemerintah pusat dan menunjukkan Perda tersebut, namun diabaikan.

Baca Juga:

"Perda tersebut tidak memuat komunitas dan wilayahnya dengan jelas. Sudah sangat jelas saja masih sulit, apalagi tidak jelas," ujarnya

Untuk itu, Ia sangat mendukung langkah yang dilakukan badan registrasi wilayah adat (BRWA), aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) dan yayasan pelopor dan lainnya.

Baca Juga:

Datuk Panglima Bosau dan Datuk Penghulu Bosau Kenegerian Air Tiris juga sangat mendukung langkah yang dilakukan BRWA, AMAN, Yayasan Pelopor Sehati dan lainnya yang peduli akan keberlangsungan adat di Kampar.

Dikatakan, jika usaha ini dapat berjalan lancar dan adanya pengakuan masyarakat hukum adat yang sangat jelas oleh pemerintah pusat, bisa menekan terjadinya konflik di tengah masyarakat dalam hal sengketa tanah ulayat. (Syailan Yusuf)

SHARE:
beritaTerkait
Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
Polda Polda Riau Gagalkan Peredaran 9 Kilogram Sabu Jaringan Internasional di Kampar
Lapas Pasir Pangarayan Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026
Bupati Herman dan Ketua PKK Lepas 3.048 Peserta Pawai Ta’aruf MTQ Ke-56 Inhil
Hari Ketiga, Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Tindak 222 Pelanggar
Beroperasi di Sekitar HL Sentajo, Lima Rakit PETI Ditertibkan
komentar
beritaTerbaru