Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
JAKARTA, kabarmelayu.com - Selain Dana Alokasi Khusus (DAK), Bupati Amril Mukminin juga mengusulkan dana penanganan abrasi pantai agar dapat dianggarkan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.
Bupati Amril menyampaikan usulan itu langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Senin (24/8/2018).
Usulan itu disampaikan Bupati Amril dalam agenda pertemuan dengan Menteri Bambang Brodjonegoro di ruang rapat lantai I kantor Kementerian PPN/Bappenas, jalan Taman Suropati No 2 Menteng, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Menurut Bupati Amril, harapan agar penanganan abrasi pantai di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini ikut ditalangi Pemerintah Pusat melalui APBN, karena tidak mungkin bisa segera diatasi bila hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bengkalis.
"Dana yang diperlukan sangat besar. Berdasarkan perhitungan kita mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tak mungkin bisa segera diatasi bila hanya melalui APBD. Makanya kita minta bantuan Pemerintah Pusat melalui ," jelas Bupati Amril.
Baca Juga:
Masih menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, sebelum ini sudah ada kontribusi APBN dalam menangani abrasi di Kabupaten Bengkalis.
"Yaitu, pembangunan pengamanan pantai Desa Muntai-Pambang (Kecamatan Bantan) sepanjang 0,35 Km dan pembangunan pengamanan pantai Desa Kador-Putri Sembilan, Tanjung Punak dan Teluk Rhu (Rupat Utara) sebanyak 2,3 Km," terangnya.
Dalam usulan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, anggaran yang dimintakan ke APBN untuk kedua titik abrasi di dua kecamatan itu, masing-masing Rp149,250 miliar dan Rp 41,6 miliar.
Di kedua titik abrasi di dua kecamatan dimaksud, panjang abrasi yang masih perlu pembangunan pengamanan pantai masing-masing sepanjang 9,95 Km dan 5,2 Km. Sedangkan pengamanan pantai yang sudah dibangun masing-masing 0,5 Km (dana APBD Bengkalis) dan 12,5 Km (APBD Bengkalis dan APBN).
Pembangunan pengamanan pantai yang juga diusulkan Bupati Amril adalah untuk abrasi yang terjadi di pantai Jangkang-Selat Baru (Bantan) sepanjang 1,9 Km dengan anggaran Rp41,8 miliar. Di lokasi ini, dari 3,5 Km pantai yang tergerus abrasi yang sudah tertangani baru 1,6 Km (APBD Bengkalis).
Lalu, abrasi di pantai Sepahat-Tanjung Leban (Bandar Laksamana) sepanjang 3,0 Km dengan anggaran Rp24 miliar. Panjang abrasi di pantai ini sekitar 5 Km, sementara yang sudah dibangun pengamannya baru 2 Km (APBD Bengkalis).
Selanjutnya, pembangunan pengamanan pantai yang diusulkan untuk pantai Meskom-Jangan (Bengkalis dan Bantan) sepanjang 24,5 Km dengan total anggaran Rp539 miliar. Dari 25 Km pantai yang terdampak dan terus dikikis abrasi, yang baru ada pengamannya hanya 0,5 Km (APBD Bengkalis).
Kemudian, untuk pengamanan abrasi di pantai Selat Baru-Teluk Papal, Bantan Air dan Muntai (Bantan) sepanjang 15,8 Km dengan anggaran yang diusulkan ke APBN sebesar Rp347,6 miliar. Di pantai di keempat desa di Bantan ini panjang pantai yang abrasi 16,8 Km. Sedangkan yang sudah tertangani baru 1 Km (APBD Bengkalis).
"Total anggaran untuk penanganan abrasi di enam titik tersebut yang kita usulkan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp1.153.250.000. Selain melalui APBN, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Riau," tambah Bupati Amril.
Seperti dilaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfotik, Johansyah Syafri yang ikut mendampingi Bupati Bengkalis dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, selain Sekretaris Daerah H Bustami HY, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Indra Putra dan Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Pemkab Bengkalis juga mendampingi Bupati Amril.
Yakni, Plt Kadis Kesehatan Supardi, Plt Kadishub Djoko Edi Imhar, Direktur RSUD Mandau Ersan, Plt Kadis Pendidikan Edi Sakura, serta Plt Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Gendrayana Rohaini.
Kemudian, Plt Kadis PUPR Hadi Prasetyo, Kepala BPAKD Aulia, Kadis Lingkungan Hidup Arman AA, Kadis Parbudpora H Anharizal dan Direktur PDAM Bengkalis Jufrizal.
Sedangkan dari Kementerian PPN/Bappena yang ikut menyaksikan Bambang Brodjonegoro ketika menerima usulan Bupati Amril untuk pembangunan pengamama pantai di enam lokasi di tujuh kecamatan tersebut, antara lain Wismana Adi Suryabrata (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana). Kemudian, Ikhwan Hakim (Direktur Transportasi), dan Oktorialdi (Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan).***
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan