Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Salah satu program pemerintah untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah layak huni adalah pembangunan rumah swadaya. Seperti halnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) kota Pekanbaru, tahun 2018 ini memberikan bantuan 108 unit kepada masyarakat berpenghasilan rendah di dua kecamatan.
Hal ini disampaikan Kabid Perumahan Dinas Perkim kota Pekanbaru Katwadi ST MT saat dikonfirmasi, Jumat (14/09/18).
"Seminggu lalu di Kelurahan Lembah Sari kita menyerahkan 108 unit bantuan rumah swadaya. Penyerahan tàhap pertama secara simbolis itu kita lakukan untuk masyarakat miskin di 7 kelurahan di dua kecamatan.
Baca Juga:
Ia merincikan dua kecamatan penerima rumah swadaya itu yakni, kecàmatan Limapuluh sebanyak 40 unit dan Kecamatan Rumbai Pesisir 68 unit, ujarnya.
Katwadi menerangkan, program unggulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) itu ditujukan bagi kawasan kumuh di kota Pekanbaru. Dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga:
"Satu unit rumah swadaya nilainya Rp 15 juta. Uangnya ditransfer langsung ke rekening penerima rumah swadaya", ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan, kendati bantuan berupa uang namun masyarakat menerima dalam bentuk material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang mau diperbaiki.
Adapun syarat penerima bantuan kata Katwadi yakni pada saat survei sesuai ketentuan. Kemudian penduduk setempat, KK, KTP, memiliki surat tanah, berpenghasilan rendah dan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan pihak Kelurahan.
"Itu berdasarkan usulan dari RT, RW dan Lurah setempat. Dan kebenarannya dicek oleh tim Dinas Perkim di lapangan", ujarnya.
Ketika ditanya program serupa untuk tahun 2019, dijawab Katwadi bahwa sudah diajukan 200 unit sesuai kuota, dan saat ini sedang proses di Kementerian PUPR.
Sedangkan bagi masyarakat yang ingin mendapat bantuan tersebut wajib melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
"Paling lambat persyaratan dimaksud sudah masuk ke kita paling lambat akhir September 2018. Karena survei lapangan dilakukan Nopember ini", ujar Katwadi.
Pada kesempatan itu juga Katwadi mengaku kecewa kepada sebagian masyarakat penerima bantuan rumah swadaya. Pasalnya, dari sisi partisasi sangat kurang.
"Contohnya ketika material bangunan kita antar ketempat yang bisa dijangkau angkutan. Mereka enggan membantu àgar material tersebut bisa sampai kerumah yang akan diperbaiki. Sebagian lagi, mereka enggan mengeluarkan uang untuk gaji tukang yang memperbaiki rumah mereka", beber Katwadi sedikit kecewa. (fin)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan