ASN Dilarang Menerima Bingkisan Lebaran

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Menjelang hari raya Idul Fitri, beberapa kebijakan mulai disampaikan Pusat. Salah satunya soal bingkisan yang kerap diberikan saat momen lebaran tersebut.

Seperti informasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang telah mengeluarkan surat imbauan. Informasi tersebut disampaikan dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah mendatang.

Dalam surat bernomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 yang langsung ditandatangani oleh Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, pada poin pertama ditegaskan bahwa pegawai negeri/penyelengara negara dilarang menerima gratifikasi. Baik berupa uang, bingkisan, parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Informasinya, surat imbauan tersebut dikirimkan pihak KPK, salah satunya untuk Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. Hanya saja, kebijakan tersebut belum sampai ke Pemerintah Provinsi Riau.Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menegaskan, pihaknya tentunya siap untuk menjalankan imbauan tersebut.

“Jika memang seperti itu ya akan kita ikuti. Nanti kalau sudah ada penyampaian resmi dari KPK akan kami teruskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," terangnya.

Baca Juga:

• Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis
• Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Komisi anti rasuah itu juga menerangkan, penyelengara negara yang menerima gratifikasi maka wajib melaporkan kepada pihak KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Selain dilarang untuk menerima, pihak KPK juga menegaskan bahwa permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara juga merupakan perbuatan yang terlarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. (mcr)

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Ternyata, Seseorang Bisa Dinyatakan Positif Narkoba Setelah Terpapar Asap Ganja

Tim Manggala Agni Berjibaku Padamkan Karhutla di Palika dan Kandis

Progres capai 21 persen, Anggota koramil 05/RM dan warga kebut pengecoran Jembatan Gantung Bangko Pusaka

Api Muncul di Tiga Daerah, Helikopter Dikerahkan Padamkan Karhutla di Riau

Semangat Berbagi Idul Adha, PT. Agrinas Palma Nusantara Mitra KSO PT. Citra Mutiara Bumi Riau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban