Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan mekanisme baru penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang jauh lebih adil dalam bentuk penghargaan, maupun hukuman.
Mekanisme baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui laman setkab.go,id, Rabu (29/5/2019).
Berdasarkan beleid aturan tersebut, mekanisme baru ini memungkinkan para abdi negara mendapatkan penghargaan berupa tunjangan kinerja. Namun sebaliknya, hukuman yang bakal diterima PNS bisa berujung pada pemecatan.
Baca Juga:
Ketentuan tersebut didasarkan pada pemantauan kinerja berkala yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. Abdi negara, pun wajib mengikuti pengukuran kinerja yang sudah ditentukan.
Adapun tolok ukur yang dijadikan penilaian salah satunya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri, dengan bobot penilaian sebanyak 60%. Nilai tersebut nantinya dituangkan ke dalam dokumen penilaian kinerja PNS.
Baca Juga:
Jika PNS mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut, maka akan diberikan penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi instansinya.
Tak hanya itu, mereka juga dapat diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi sampai dengan tunjangan kinerja.
Namun sebaliknya, jika PNS tidak memenuhi target kinerja penilaian, maka akan dikenakan sanksi berbentuk administrasi sampai dengan pemberhentian, seperti tertulis dalam pasal 55 aturan tersebut.
Adapun ketentuan penilaian kinerja PNS ini dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Sementara peraturan pelaksanaan aturan ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak PP ini diundangkan.
Jokowi dalam penjelasan peraturan ini menegaskan bahwa aturan ini dibuat untuk mewujudkan PNS yang profesional, kompeten dan objektif berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
Selain itu, aturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) 5/2014 dan demi memperbaiki manajemen pengelolaan abdi negara.
(cnbcindonesia.com)
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim