Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, Keppres pengangkatan bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil akan segera terbit dalam waktu tidak lama lagi. Namun, Moeldoko menjelaskan, pemerintah belum memiliki solusi terkait dengan bidan PTT yang berusia di atas 40 tahun.
“Sementara ini belum ada solusi, karena juga terkait dengan kemampuan anggaran. Tetapi kalau untuk Keppres secepatnya (diusahakan),” ujar Moeldoko, Senin, (23/04/2018).
Moeldoko menambahkan, salah satu alasan pengangkatan bidan PTT menjadi prioritas didasarkan pada masa pengabdian. “Kita lihat tugas mereka di pedalaman, mereka menjadi penyelemat ibu yang mau melahirkan, dan itu perjuangan,” kata Moeldoko.
Baca Juga:
Moeldoko menegaskan, pemerintah Jokowi akan memperhatikan status tenaga kontrak maupun honorer yang mengabdi kepada masyarakat namun proses pengangkatan berjalan secara bertahap.
DPR Sambut Baik
Baca Juga:
DPR mendukung Presiden Joko Widodo segera menandatangani dan menerbitkan Keppres mengenai pengangkatan 4.153 bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Kita imbau kepada presiden untuk segera menandatanganinya sehingga pengangkatan para bidan di daerah yang menjadi tulang punggung penggerak kesehatan masyarakat di daerah 3T itu bisa segera selesai,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay.
Dalam rapat kerja (Raker), Daulay mengatakan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyebutkan tinggal menunggu Keppres untuk pengangkatan bidan PTT. Menurutnya, pengangkatan status para bidan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa bidan selama menjalankan tugasnya di daerah.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi mengungkapkan, PP IBI berupaya membantu memfasilitasi agar bidan desa PTT itu bisa diangkat menjadi PNS melalui audiensi atau pertemuan dengan Kementerian PANRB, Kemenkes dan Kemensetneg.
“Dari pemerintah sudah ada lampu hijau gitu. Tapi sampai sekarang belum,” kata Emi.
Dia berharap, setelah para bidan desa itu ditetapkan menjadi PNS, mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat di pedesaan.
(jarrak.id)
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim