Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
BENGKALIS - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan mengingatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang berada di setiap Perangkat Daerah (PD) untuk saling bekerjasama dengan PPID Pusat.
Hal tersebut disampaikan Zufra Kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Mohd. Elkhusairi, ketika melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan sejumlah pejabat Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, Kamis 4 Juli 2019.
Terlihat mendampingi Komisioner KI Provinsi Riau Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Alnofrizal di antaranya Sekretaris KI Provinsi Riau yang juga Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Riau, Erisman Yahya.
Baca Juga:
“Bagi PD yang sudah membentuk PPID Pembantu, eksistensi harus terus diperkuat. Sementara jika ada PD yang belum memiliki PPID Pembantu, kami dari KI Provinsi Riau sangat berharap agar Diskominfotik Kabupaten Bengkalis terus mengingatkannya supaya membentuknya, karena ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” papar Zufra.
Melalui koordinasi dengan PPID Utama di Diskominfotik, melalui PPID Pembantu, kepada seluruh PD di daerah ini, Zufra juga berpesan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi di PD tersebut.
Baca Juga:
“Tentunya informasi yang diminta itu sudah dikuasai atau didokumentasikan, dan bukan termasuk yang dikecualikan,” imbuhnya.
Sedangkan kepada pemohon informasi, Zufra mengingatkan bahwa dalam memintanya juga ada ketentuan yang mesti dipenuhi. Tak bisa asal minta atau mohon informasi.
“Kalau tidak memenuhi ketentuan tidak perlu dipenuhi, namun permintaan tersebut harus dijawab dengan mengemukakan alasannya sesuai undang-undang,” ujarnya.
Sebagai informasi, ada beberapa kewajiban yang dipenuhi bagi Badan Publik atau perseorangan sebagai pemohon informasi dan dokumentasi yang ingin meminta informasi dan dokumentasi ke Pemkab Bengkalis.
Kewajiban dimaksud diantaranya diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Yaitu, harus mencantumkan identitas yang jelas, mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas, menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.
Selain Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Mohd Elkhusairi terlihat juga sejumlah pejabat di Diskominfotik Kabupaten Bengkalis ikut mendampingi dan menerima kunjungan Ketua KI, Komisioner dan Sekretaris KI Provinsi Riau tersebut.***
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim