Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
BENGKALIS – Ketika menyampaikan pandangan umum, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Bengkalis, mengkritisi penggunaan dana Usaha Ekonomi Desa(UED)/UED Simpan Pinjam (SP).
Melalui juru bicaranya, Febriza Luwu, Fraksi PDI-P minta UED/UED SP diawasi secara ketat.
Menanggapi itu, Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Derah H Bustami HY mengatakan, Pemkab Bengkalis sepakat.
Baca Juga:
“Kami sepakat agar dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penggunaan yang tidak tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
H Bustami menyampaikan tanggapan itu pada Rapat Paripurna DPRD Bengkalis yang langsung dipimpin Ketua DPRD H Abdul Kadir, Kamis, 22 Agustus 2019.
Baca Juga:
Rapat Paripurna dengan agenda utama mendengar jawaban Bupati Bengkalis atas pandang umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkalis atas nota keuangan dan Ranperda P-APBD 2019 tersebut, diikuti 23 anggota legislatif.
Kata H Bustami, Pemkab Bengkalis juga sangat sepakat dengan Fraksi PDI-P agar perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. I
“Ini sejalan dengan semangat dan keinginan kami untuk distribusi pembangunan yang merata seluruh kecamatan dan Desa di Kabupaten Bengkalis,” papar H Bustami.
Terkait dengan harapan Fraksi PDI-P agar adanya peningkatan pendapatan bagi tenaga Non ASN, terutama pada bidang keagamaan, H Bustami mengatakan pada prinsipnya setuju.
“Hal itu tetap menjadi perhatian Pemkab Bengkalis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Kepada Fraksi PDI-P, H Bustami menjelaskan, saat ini Pemkab Bengkalis terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Diantaranya dengan memberikan peningkatan pelayanan, baik untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun sumber pendapatan lain-lain yang sah,” terang H Bustami.
Ketika memberikan pandangan umum, Febriza Luwu juga meminta adanya pemantapan birokrasi dan kelembagaan.
“Terkait pemantapan birokrasi dan kelembagaan, Pemkab Bengkalis terus melakukan evaluasi secara rutin, baik pada fungsi organisasi maupun kinerja Aparatur Sipil Negara,” imbuhnya.
H Bustami juga mengemukakan, Pemkab Bengkalis juga sependapat dengan Fraksi PDI-Perjuangan agar dalam mengalokasikan anggaran harus mempertimbangkan dampak yang lebih besar.
“Serta meningkatkan alokasi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan pelayanan publik,” kata H Bustami.(*)
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim