FITRA Riau Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas Pejabat Riau Senilai Rp 37 Miliar

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membatalkan rencana pembelian mobil dinas pejabat Riau senilai Rp37 miliar.

Hal ini dikatakan Koordinator FITRA Riau, Usman pada wartawan, Rabu (12/10/2016). Pembelian mobil dinas untuk para pejabat yang diajukan dalam APBD Perubahan 2016 tersebut, dinilai FITRA Riau tidak wajar. Karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat yang sangat sulit saat ini.

Menurutnya, pengadaan mobil dinas itu seharusnya disikapi oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, karena masih ada program lain yang lebih mengutamakan masyarakat.

Baca Juga:

• Gerak Cepat, Polsek Bina Widya Ungkap Kasus Curanmor 10 TKP
• Polsek Kandis dan Petani Bersama Merawat Tanaman Jagung agar Tumbuh Subur

"Pembelian mobil dinas ini saya rasa belum terlalu urgent, dimana mobil dinas yang lama masih cukup layak untuk digunakan. Disamping itu mobil dinas yang diapakai oleh mantan pejabat sampai saat ini belum ada dilakukan penarikan," ujar Usman.

Usman menjelaskan, sebaiknya anggaran pembelian mobil dinas itu dialihkan ke hal yang lebih penting lagi, sebagai contoh, anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat ini yang berjumlah Rp1,8 milyar dirasa sangat minim.

Baca Juga:

• Teror Monyet Kian Meresahkan Warga Tembilahan Inhil, Belasan Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
• Samsuri Daris Reses di Kecamatan Reteh, Serap Aspirasi

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Riau Komisi A, Edy Muhamad Yatim sangat mendukung protes yang disampaikan oleh FITRA Riau.

"Usulan penganggaran mobil dinas di APBD Perubahan 2016 itu sudah ditolak dewan. Kita sarankan agar rencana pembelian mobil dinas masuk dalam APBD murni tahun 2017 mendatang," kata Edy Yatim.

Menanggapi statmen dari anggota DPRD Riau dari Komisi A tersebut, FITRA Riau akan tetap berjuang untuk menggagalkannya. "Bila perlu kita akan mengajukan judicial review terhadap APBD tersebut," tegas Usman. (rec)

 

Gerak Cepat, Polsek Bina Widya Ungkap Kasus Curanmor 10 TKP

Polsek Kandis dan Petani Bersama Merawat Tanaman Jagung agar Tumbuh Subur

Teror Monyet Kian Meresahkan Warga Tembilahan Inhil, Belasan Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Samsuri Daris Reses di Kecamatan Reteh, Serap Aspirasi

Pemkab Inhil Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Perumahan Swadaya

Tunjukkan Hasil Smart Farming Binaan BI di Bunga Raya Produktivitas Padi Meningkat